Jakarta, BP–Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendorong pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) menyusul disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/5)..
“Kita apresiasi langkah Pansus yang semalam sudah menyelesaikan perbedaan pendapat dalam kaitan definisi terorisme. Setelah disahkan, bukan berarti langkahnya berhenti di sini. Kita mendorong pemerintah segera membuat aturan turunannya dalam bentuk PP, agar UU ini dapat diberlakukan,” kata Taufik usai rapat paripurna.
Menurut Taufik, 100 hari waktu yang cukup bagi pemerintah menyusun PP. termasuk soal pelibatan TNI dalam penindakan terorisme yang akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres), “Saya berharap tidak lebih dari satu tahun. Sesuai dengan amanat Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi’i,” tuturnya..
Dikatakan, UU Antiterorisme sudah disahkan sehingga jangan lagi mengkambinghitamkan lagi DPR yang dituding menghambat pembahasan UU ini. Hal ini juga membuktikan bahwa DPR berkomitmen segera mengesahkan RUU ini. “Kini bolanya ada di pemerintah untuk segera menurunkan UU ini ke PP, dan pembuatan Perpres,” jelasnya.
Dalam rapat paripurna, Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi’i melaporkan hasil pembahasan RUU. “Kami telah mengadakan rapat dengan pihak terkait mulai dari pemerintah hingga ormas dan LSM. Kapolri, Komnas HAM, Kemenag, Setara Institute, ICJR,” kata Syafii.
Syafi’i berharap PP sebagai pengatur UU tersebut dapat diterbitkan maksimal 100 hari setelah pengesahan. “Tiap UU perlu turunan dalam hal ini Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari tiap UU. Kita amanatkan,” papar Syafi’i. #duk