Anggota Dewan Pers Bidang Pengaduan Masyarakat Dan Penegakan Etika Pers, Imam Wahyudi dalam Diskusi Media Pilkada Berintegritas di Hotel Santika, Senin (9/4).
Palembang, BP
Peran startegis media atau pers sebagai salah satu pilar demokrasi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pilkada serentak saat ini. Terlebih lagi, dengan posisi media yang sangat fundamental dalam upaya informasi publik, juga menjadi mitra startegis dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pilkada yang berkualitas.
“Kita mengerti posisi pilkada ini sangat rawan terjadi praktik korupsi, terutama dalam penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena itu, di sini posisi strategis media untuk mengawasi pelaksanannya di lapangan,” kata Anggota Dewan Pers Bidang Pengaduan Masyarakat Dan Penegakan Etika Pers, Imam Wahyudi dalam Diskusi Media Pilkada Berintegritas di Hotel Santika, Senin (9/4).
Dijelaskannya, di tengah pelaksanaan pilkada ini, dituntut peranan yang lebih besar dilakukan oleh pers dan insan media yang ada. Bahkan dengan tetap menjunjung norma dan kode etik serta mengedepankan netralitas dan independensi, media menjadi satu bagian dalam terwujudnya pilkada yang berintgritas, berkualitas dan jauh dari korupsi.
“Kita melihat banyak daerah yang melakukan korupsi dengan menggunakan APBD. Bahkan ada pula yang melakukan korupsi untuk modal pencalonan. Intinya jalankan tugas pers untuk kepentingan publik, bukan karena kepentingan salahsatu calon. Tapi informasikan semuanya ke publik, sehingga publik sendiri yang akan menilai melalui program yang ditawarkan oleh kandidat,” katanya.
Sedangkan Priharsa Nugraha, Kabag Humas dan Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, diskusi ini juga dihadiri Direktur Eksekutif SMSR Djayadi Hanan.
Selain menghadirkan Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Imam Wahyudi, juga ada Direktur Eksekutif SMSR Djayadi Hanan.
Direktur SMRC, Djayadi Hanan mengatakan, dari hasil riset dan survey kompilasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan pilkada yang ada di Sumsel, gampir bisa dikatakan akan memilih pemimpin yang punya komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
Bahkan dari hasil survey yang dilakukan terhadap ratusan responden yang disebar secara acak di beberapa wilayah, hasilnya sudah bisa diprediksi kalau yang mendukung penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi menempati posisi tertinggi.
“Kebanyakan yang dijadikan alasa memilih karena perhatian ke masyarakat, jujur, bersih dan memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Jadi, point penting yang kita dapat, masyarakat akan memilih pemimpin yang bersih dan komitmen,” katanya.#osk