Jakarta, BP–Ketua Fraksi PKSJazuli Juwaini menegaskan, salah satu garis perjuangan fraksi di parlemen memperjuangkan isu-isu kerakyatan yang harus berpihak terhadap nelayan dan petani garam. PKS melihat realitas masalah kelautan pada rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, masalah impor hasil perikanan dan rentannya sumberdaya laut dari ancaman Illegal serta pencurian ikan.
“Ketiga persoalan tersebut selalu hadir menghiasi pemberitaan dan isu terkemuka setiap tahun. Kita ingin membedah permasalahan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan rekomendasi ke depan. Semua harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujar Jazuli di Sekretariat F PKS Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/2) dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Selamatkan Nelayan, Lindungi Laut Indonesia” hari ini, Kamis (1/2).
Jazuli menambahkan, pemerintah telah menekankan pembangunan sektor kemaritiman termasuk kelautan dan perikanan sebagai salah satu fokus kabinet kerja telah berjalan selama tiga tahun dan dapat mengatasi persoalan tersebut, mulai dari pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan, serta pelarangan 17 jenis alat tangkap.
Namun demikian, lanjut dia, selama tiga tahun belakangan selalu muncul persoalan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama penerapan larangan alat tangkap (termasuk cantrang) dan persetujuan impor garam industri.
Kedua persoalan tersebut, kata Jazuli, belum dapat diselesaikan secara tuntas dan berpotensi muncul kembali. Solusi yang diharapkan bukan bersifat sementara, apalagi untuk garam, KKP sudah merencanakan swasembada tahun 2019, namun tanda-tanda ke arah sana masih sangat samar-samar.
Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam kajian Fraksi PKS adalah terkait pelaksanaan mandat UU Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam yang sudah berjalan hampir 2 tahun namun untuk masalah asuransi nelayan saja belum dapat diselesaikan.
Atas permasalahan tersebut, Fraksi PKS merekomendasikan langkah kebijakan. Pemerintah harus lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat khususnya terkait persoalan pelarangan alat tangkap sehingga tidak merugikan nelayan. Persoalan alat tangkap cantrang sudah terjadi lebih dari 3 tahun, namun belum ada skema kebijakan pemerintah yang dapat menjadi win-win solution.
Pemerintah harus mendahulukan kepentingan produsen garam sebagai pihak yang akan dirugikan dalam kebijakan impor garam.
Pemerintah harus meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir serta mengimplementasikan swasembada garam dan produk perikanan kebutuhan rakyat. #duk