Suasana Focus Group Discussion (FGD) dengan tema, Gerakan Pilkada Bersih, Di Hotel Excelton, Selasa, (7/11).
Palembang, BP
Dengan memberikan money politik berupa uang maupun
sembako kepada pemilih salah satu paling ampuh untuk mendulang suara yang singnifikan, dilakukan oleh para kandidat calon kepala daerah maupun tim sukses (timses) dalam setiap pesta demokrasi.
Untuk mencegah mony politik maka harus ada gerakan tolak money politik oleh pemilih, sehingga dengan gerakan tersebut maka money politik tidak akan terjadi, oleh karena itu ini harus dilakukan oleh pemilih secara langsung.
“Bukan tokoh masyarakat namun gerakan ini harus lahir dari masyarakat secara langsung, karena mony politik sulit dicegah, jika itu dilakukan maka pendidikan politik kita akan semakin baik,” kata Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Joko Siswanto, dalam
Focus Group Discussion (FGD) dengan tema, Gerakan Pilkada Bersih, Di Hotel Excelton, Selasa, (7/11).
Menurut Joko, setiap kandidat yang bertarung pasti menargetkan meraih kemenangan, namun kemenangan yang didapatkan justru tidak baik, karena berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan suara.
“Oleh karena itu jangan sampai pilkada ini dirusak dengan hal yang tidak baik atau tidak jujur, mari berdemokrasi secara jujur dan adil,” katanya.
Ia mencontohkan, bagi timses maupun kanidat yang melakukan sulit ditindak karena kesulitan menghadirkan bukti, padahal bukti sudah ada namun tidak dapat ditindak, oleh karena itu pengawas pemilu harus diperkuat sehingga pelanggaran dapat diantisipasi.
“Belum ada di Indonesia ini kandidat yang digugurkan menjadi peserta karena melakukan pelanggaran, oleh karena itu harus ada kreatifitas sanksi, kalau ada yang melanggar harus ditindak jangan tebang pilih,” kata mantan Anggota KPU Sumsel ini.
Sedangkan Akademisi, Ong Berlian mengatakan, bahwa pilkada bersih adalah Pilkada tanpa melanggar aturan, namun selam ini justru pelanggaran sudah terjadi sejak tahapan pilkada pemuktahiran data hingga hari
pencoblosan.
“Meski DPT sudah ditetapkan namun namun masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar menjadi pemilih, ini sudah masuk dalam pelanggaran akhirnya kandidat mengajukan gugatan,”kata Ong.
Yang kedua misalnya calon dari jalur independent untuk mendapatkan dukungan KTP, kandidat harus mengeluarkan dana Rp 100 ribu, ini juga persoalan bagaimanapun kandidat meminta dukungan justru mengeluarkan uang yang besar.
“Kampanye hitam juga akan terjadi, berbagai cara dilakukan oleh kandidat maupun tim pemenangan untuk melancarkan kepada serangan politik,” kata dia.
Yang paling riskan menurutnya, adalah money politik, karena serangan fajar dilakukan oleh kandidat maupun tim pemenangan, namun yang menjadi persoalan menindak pelanggaran money politik tidak dapat ditindak karena timsesnya tidak terdaftar di KPU atau tidak cukup bukti.
“Kita semua harus berkomitmen menyelenggarakan Pilkada sebaik mungkin. Terutama penyelenggara Pemilu harus bertindak netral dan tidak berpihak ke salah satu kandidat,” ujar Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi.
Menurut Junaidi, pihaknya berkomitmen mengawasasi semua proses Pilkada semaksimal mungkin. Dan, diharapkan kiranya memperoleh dukungan semua lapisan masyarakat.
Pembicara lain DR Ardiyan Saptawan mendukung usulan Joko Siswanto untuk menggelar gerakan nyata di tengah masyarakat.
“Kita harus dorong hal ini muncul di tengah masyarakat. Bisa seperti pemasangan spanduk ajakan untuk menolak money politic dan sebagainya,” ujar Ardiyan.
Salah satu kunci terwujudnya Pilkada Bersih adalah integritas Penyelenggara Pemilu.
Ditambahkan Ardiyan, maka itu berdasarkan pengalaman Pemilu yang sudah sudah seharusnya semua melaksanakan tugas dengan semangat demokrasi dan integritas tinggi.
Diskusi juga diikuti sejumlah aktivis, pengacara dan tokoh masyarakat lainnya.#osk