Jakarta, BP—Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) I Gede Suratha menegaskan, perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTPE) telah mencapai 94,98 % atau sebanyak 175.949.127 juta jiwa penduduk.
Menurut Suratha, menghadapi Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, Kemendagri akan mencetak blanko KTPE hingga 25 juta blanko. 5,02 persen atau 9.000.548 jiwa penduduk belum melakukan perekaman elektronik. Sekitar 1,9 juta jiwa penduduk melakukan perekaman ganda sehingga KTPE-nya tidak bisa dicetak dan 5,02 persen penduduk di wilayah terpencil melakukan perekaman penduduk di kantor kepala desa.
“Pemerintah menargetkan penyelesaian program perekaman KTPE hingga Desember 2018. Jika perekaman dapat diselesaikan sekitar 4 juta jiwa saja dari 9 juta penduduk yang belum nelakukan perekaman, itu sudah sangat baik,” ujar Suratha di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Kamis (28/9).
Suratha menambahkan, penduduk yang belum melakukan perekaman, kemungkinan pindah domisili cukup lama, seperti menjadi buruh migran tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar neguri.
Bagi penduduk berdomisili di luar negeri karena menjadi TKI, kata Suratna, sangat sulit didata. Apalagi banyak di antara TKI di luar negeri menggunakan identitas orang lain.
Anggota Komisi II Lukman Edy menegaskan, program E-KTP harus terus berjalan meski sejumlah nama tersangkut kasus korupsi di proyek E- KTP. “Harus diakui dampak dari pengusutan kasus korupsi E- KTP yang menyeret beberapa nama angggota DPR dan pejabat pemerintah, pembuatan E -KTP tersendat-sendat dan hingga sekarang banyak penduduk belum memiliki E- KTP,” kata Lukman.
Lukman berharap pemerintah memiliki solusi terbaik agar seluruh masyarakat yang belum mendapatkan E -KTP segera memperoleh E -KTP agar mereka dapat menggunakan hak pilih pada musim Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. #duk