Asisten 1 Setda Muba H Rusli, SP, MM memimpin rapat lanjutan sengketa lahan masyarakat Desa Sungai Dua, Sukalali dan Setia Jaya dengan PT Sawit Mas Sejahtera di ruang rapat randik, Selasa (19/9).
Sekayu, BP–Rapat lanjutan terkait tuntutan Masyarakat Sungai Dua, Desa Sukalali dan Desa Setia Jaya, Kecamatan Sungai Keruh kepada pihak PT Sawit Mas Sejahtera (SMS) belum juga mendapatkan solusi. Pasalnya pihak PT SMS belum memberikan jawaban kepada masyarakat atas ganti rugi lahan yang mereka miliki dan dikelola oleh PT SMS. Hal tersebut membuat Asisten I Setda Muba H Rusli, SP, MM selaku pimpinan rapat merasa geram atas sikap dari perusahaan.
Sidiq (60) mengatakan, pihaknya hanya inginkan dua solusi yaitu ganti rugi lahan yang telah diambil oleh pihak perusahaan atau kembalikan lahan tersebut kepada masyarakat. Demikian disampaikan perwakilan dari masyarakat yang menuntut saat mengikuti rapat lanjutan di Ruang Rapat Randik Setda Muba, Selasa (19/9).
Kemudian Sundan (40) mengungkapkan, “lahan seluas 25 hektar milik saya pribadi, jika tidak ada keputusan sampai saat ini maka perusahaan tidak boleh melanjutkan penanaman pada lahan tersebut, tolong ada solusi yang tepat dari pihak peruaahaan, kami rakyat kecil sangat berharap agar pihak perusahaan mengerti dan memahami apa yang kami inginkan,” tukasnya.
Sementara itu mewakili pihak Perusahaan PT SMS, Yanto mengatakan, “Kami bersedia mendirikan kebun plasma untuk rakyat, asal ada lahan dan untuk ganti rugi, kami butuh bukti kepemilikan lahan yang harus dipenuhi masyarakat yang bersangkutan, hari ini saya belum bisa memberikan jawaban karena akan disampaikan dulu ke pihak managemen pusat perusahaan dan kami upayakan akan selesaikan dalam waktu dekat, “ujarnya.
Asisten I H Rusli, SP, MM mengatakan, seharusnya rapat keempat ini harus sudah ada jawaban dari peruaahaan, pihak perusahaan ada kewajiban untuk dilaporkan ke management pusat dan ada jawaban. Hendaknya perusahaan mengindahkan peraturan kementerian pertanian dan menyelesaikan masalah dengan secepatnya sehingga tidak bertele-tele menghabiskan waktu.
“Kami berikan kebijakan untuk perpanjangan waktu lagi kepada pihak perusahaan, namun Intinya, pada rapat lanjutan 2 Oktober 2017 nanti dengan menghadirkan pihak management perusahaan dari pusat, apabila tidak ada jawaban ataupun solusi, jangan salahkan rakyat jika lahan tersebut dikuasai rakyat, keinginan kami Pemkab Muba, antara masyarakat dan perusahaan dapat bersinergi, masyarakat dapat menikmati dan perusahaan berjalan aman,” ujarnya.#arf