Palembang, BP
Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin memastikan, hutang provinsi ke kabupaten kota sudah ada yang dibayarkan.
“Itu jugo, ada sebagian besar sudah 2015 sudah, 2016 sudah, 2017 sebagian,” kata Gubernur usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (21/8).
Dan pembayaran yang dilakukan tersebut menurut sesuai dengan kemampuan keuangan Pemprov Sumsel sendiri.
“Kita bayar utangnya, kita juga bantu hibahnya, sesuai dengan kemampuan, jadi tidak simple, tidak sederhana jawabnya, tanya yang bersangkutan ibu Ekowati (Kepala Bapeda Sumsel), nanti dia bisa jelaskan,” kata Gubernur.
Sebelumnya Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Sumatera Selatan mendesak kepada Pemerintah Provinsi Sumsel untuk menuntaskan hutang dana bagi hasil daerah atau kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga sebelum massa jabatan gubernur Sumsel berakhir di tahun 2018.
Dimana total keseluruhan hutan pemerintah Provinsi Sumsel terhadap pemerintah kabupaten/kota pada 2016 dan 2017 tahun ini senilai Rp 1,4 triliun.
“Yang kita tekankan BPKAD yaitu pertama untuk menyelesaikan hutang atau kewajiban kepada kabupaten/kota dan pihak ketiga dan pemanfaatan aset-aset. Pansus III minta hutang daerah atau kewajiban kepada kabupaten/kota dan pihak ketiga segera dibuat proyeksi untuk penyelesaiannya sesuai dengan masa jabatan pak gubernur,” kata Wakil Ketua Komisi III, Agus Sutikno, Senin (17/3).
Pihaknya mendesak kepada Dispenda untuk intensif melakukan pemungutan kepada penunggak pajak.
“Problem kita itu adalah penurunan kemampuan keuangan daerah, di satu sisi karena ada penundaan transfer dana bagi hasil, di satu sisi lain dari internal kita, kemampuan kita untuk pemungutan pajak daerah itu tidak tercapai target, nah ini ketemu dua sisi yang tidak menguntungkan, dan ini sudah saya sampaikan pada rapat banggar,” katanya.
Apalagi saat ini pihaknya merumuskan rencana penyelesaian terhadap hutang dana bagi hasil kepada daerah.
“Alhamdulillah hutang 2015 sudah selesai tinggal 2016, 2017 yang harus kita kejar untuk kita selesaikan,” katanya.
Untuk hutang menurutnya telah dianggarkan 600 miliar pada tahun 2017 ini salah satunya kepada Jamkesos.
Pembayaran hutang kepada daerah harus menjadi prioritas terlebih kepada daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.#osk