Palembang, BPPerusahaan Otobus (PO) Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) maupun Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dihimbau Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Sumsel agar tak menyewakan bus kepada para peserta aksi 2 Desember mendatang.
“Kalau surat larangan tidak ada. Namun, kami menghimbau kepada PO, jika untuk demo jangan disewakan, kalau reguler (kendaraan pribadi-red) silahkan,” ungkap Kabid LLAJ dan Perkeretaapian Dishubkominfo Sumsel Sudirman, Selasa (29/11).
Maksudnya, dijelaskan Sudirman, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila para peserta aksi menggunakan kendaraan pribadi. Asalkan jangan menggunakan kendaraan umum, seperti bus baik itu bus AKDP maupun bus AKAP.
Ia juga mengatakan, aksi pada 4 November lalu, dilakukan secara diam-diam. Dimana para peserta aksi menyewa angkutan umum, misalkan angkutan AKAP. Sedangkan aksi yang dilakukan oleh umat Islam pada 2 Desember mendatang merupakan hak untuk menyampaikan aspirasi dan hal tersebut dilindungi Undang-Undang.
Menurut dirinya, penggunaan bus atau angkutan umum itu didasari atas kemanan bagi kendaraan itu sendiri. Sehingga pihaknya tidak akan bertanggungjawab terhadap kejadian apapun yang menimpa kendaraan umum yang dipergunakan oleh peserta aksi 212, apabila mengalami kejadian di luar provinsi.
Untuk memastikan angkutan umum tidak digunakan para peserta aksi 212, Sudirman mengaku, pihaknya telah menyiapkan sejumlah sanksi bagi angkutan yang melanggar ataupun tidak mengindahkan himbauan.
“Sanksi pertama, kalau angkutan masih tak nurut, perizinan dipertimbangkan kembali. Sanksi kedua, kalau betul ikut mau demo, izin trayek di cabut,” tegas dia.
Pemberian sanksi tersebut, masih dikatakan dia, merujuk atas pernyataan Kapolri yang melarang melakukan aksi 212.
“Kami mendukung kebijakan pengurus ulama, pemerintah. Kami tidak bisa melarang demo,” pungkasnya. #rio