Jakarta, BP Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan, kerja dan program MPR RI melaksanakan wewenang serta tugas kenegaran yang berjalan dinamis. Setjend bertugas menyiapkan dan memfasilitasi tugas anggota, alat kelengkapan maupun fraksi MPR.
“Kelihatan sederhana, padahal sangat banyak yang mesti dikerjakan kesekjenan. Jangan dikira tugas MPR hanya sekali lima tahunan saat melantik presiden. Tapi cukup banyak dan menyita waktu serta sumber daya manusia yang handal,” ujar Ma’ruf Cahyono di ruang kerjanya Gedung MPR RI, Sabtu (12/11).
“Mobilitas kita sangat tinggi. Program di MPR sangat besar dan program alat kelengkapan MPR banyak. Demikian juga fraksi-fraksi punya program anggota, oleh karena itu semua sumber daya di berbagai bidang kita kerahkan untuk mendukung itu semua,” katanya.
Menurut Ma’ruf, elemen masyarakat menilai kerja dan program MPR beberapa tahun belakangan jauh lebih baik. Sehingga, MPR sebagai lembaga tinggi Negara mampu menjadi garda terdepan menjaga keutuhan NKRI, menjaga Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika,” jelasnya.
Ma’ruf berharap rekan media bisa memberikan masukan, pikiran yang inovatif untuk perbaikan semua. Media dan MPR adalah mata rantai kerja kerja keras MPR. Hasil-hasil kerja MPR, tidak akan sampai ke masyarakat jika media tidak mempublikasikan.
Dia juga berharap program MPR mendapatkan dorongan dari publikasi media sehingga masyarakat tahu apa yang dikerjakan MPR. Dari sana akan tumbuh sinergitas anatra MPR, media dan masyarakat.
“Tidak berguna melakukan pelayanan publik menggebu-gebu bila masyarakat tidak merespon. Walau kita siapkan berbagai instrumen, jika responsifitas tidak muncul, percuma. Misalkan kita ingin mengembangkan IT besar-besaran. Secara teori e-government luar biasa itu, tapi begitu masyarakat tidak memanfaatkan atau tidak mengetahu karena media kurang berpera, menjadi tidak efektif dan tidak memberikan benefit kepada masyarakat,” tuturnya.
Menyinggung soal sturktur kelembagaan di MPR, Ma’ruf menyampaikan MPR berupaya melakukan penataan di Setjen MPR R berdasarkan Keppres Tahun 1999. Seharusnya, setiap ada perubahan tentu harus ada evaluasi dan penataan.
Dikatakan, walaupun MPR sudah mengalami perubahan desain ketatanegaraan sejak 1999-2002, struktural MPR belum mengalami perubahan, padahal Keppres yang mendasari dibuatnya penataan struktural di MPR sejak 1999.
“Penataan tersebut perlu disesuaikan dan kita sedang melakukan penataan tersebut. Penataan bukan berarti merombak, tapi menyempurnakan yang kurang sehingga MPR memiliki struktur organisasi sempurna,” katanya.
Sedangkan mengenai Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM) Ma’ruf menjelaskan, Setjen MPR akan terus berupaya menciptakan budaya kerja dari SDM yang lebih produktif, efisien, efektif dan terbuka. Akuntabilitasnya harus lebih bagus.
“Akuntabilitas aparatus sipil bukan kepada atasannya, tapi harus kepada publik. Makanya, akuntabilitas menggeser paradigma yang namanya responsibility/ tanggung jawab. Kalau sudah melaksanakan responsibility/tanggung jawab kepada atasannya apalagi dibilang bagus atasan selesailah sudah,” paparnya.#duk