DKPP Minta Awasi Pilkada Muba tahun 2017

Palembang, BP

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Assidiqie meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Sumsel untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pilkada Musi Banyuasin tahun 2017.

Menurut Jimly, pengawasan ketat perlu dilakukan mengingat pada pilkada Muba ada kandidat yang berlatar belakang inkumben dan putra Gubernur Sumsel.

Dia  tak ingin birokrasi serta fasilitas pemerintah, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan agama dipakai untuk kampanye dan sebagainya secara tidak fair.

“Makanya kita minta KPU-Bawaslu Provinsi untuk mengawasi dengan  persiapan di Muba. Apalagi itu menyangkut inkumben lalu ada juga berkaitan dengan putranya Gubernur,” kata Jimly usai menghadiri silaturahmi dan konsolidasi anggota DPRD dari PKS ses Sumsel, di Hotel Aston Palembang, Sabtu (3/9).

“Kita ingin pemilunya berintegeritas dan penyelenggara pemilu harus menerapkan prinsip yang adil bagi semua,” imbuhnya.

Lebih jauh dikatakan pria kelahiran Palembang, Sumsel ini. Pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota di Sumsel 2015 dinilainya berjalan baik. Dia berharap pilkada Muba 2017 menjadi pilkada berintegeritas.

      Sebelumnya Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie hadir dan memberikan ceramah di hadapan para anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Aston Palembang, Sabtu (3/9). Kedatangan Jimly sebagai pembicara tamu berbicara mengenai menjadi anggota DPR yang produktif dan  aturan UU Pemilu 2019.

Menyinggung soal UU Pemilu, Jimly mengatakan bahwa ke depan pelaksanaan Pemilihan Presiden akan bersamaan dengan Pemilihan Anggota Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten) atau biasa disebut pemilihan serentak. Menurutnya penyebutan pemilihan serentak cukup sederhana akan tetapi pada prakteknya sangat kompleks. Penyelenggaran Pemilu serentak 2019 sudah didahului dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia. Dia menambahkan, tahun 2024 bukan tidak mungkin Pemilu Presiden, Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak.

Jimly menjelaskan, kebijakan Pemilu serentak yang diketok palu oleh DPRRI sebagai langkah untuk menguatkan kedudukan pemerintah.

“Kalau sistem yang sekarang kan terjadi berkali-kali koalisi, paling ada tiga tahap koalisi, saat pemilihan presiden putaran pertama, koalisi putaran kedua dan koalisi pembentukab kabinet, jadi tidak utuh atau tidak sejati koalisi yang terbentuk,” jelas Jimly yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini.

Dirinya menambahkan, dengan sistem Pemilu serentak nanti hanya akan ada satu kali koalisi yaitu saat pembentukan kabinet oleh Presiden dan Wapres terpilih. Bisa jadi yang terpilih adalah calon dari partai pemenang Pemilu bisa juga tidak. Yang masih menjadi pembahasan adalah kriteria parpol yang bisa mengusung calon Presiden.

Ketua DPW Sumsel, Erza Saladin dalam sambutannya saat pembukaan mengatakan kalau ini akan menjadi penguatan para kader PKS yang ada di parlemen.

“Anggota dewan merupakan corong efektif untuk mengedepankan kepentingan publik,” ujar Erza.

Menurutnya, dengan demikian tidak ada keraguan bergerak dalam mengoptimalkan peran PKS sebagai parpol yang berkhidmat untuk rakyat.

Sebanyak 43 Aleg PKS yang terdiri dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPR RI. 43 aleg tersebut akan mengikuti serangkaian acara selama dua hari dari tanggal 3 hingga 4 September 2016.#osk