Jakarta, BP Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah pemerintah dan kepolisian menindak cepat peredaran vaksin palsu. Ke depan harus ada upaya konkret untuk mencegah peredaran vaksin palsu yang meresahkan masyarakat.
“Saya menyarankan limbah vaksin, obat, infus harus dimusnahkan.Tidak boleh di RS pedagang asongan mengambil sisa-sisa bekas infus, vaksin dan suntikan. Ini dimaksudkan agar tidak disalahgunakan,” tegas Taufik di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (18/7)
Taufik berharap Badan POM bekerja lebih konkret mengawasi peredaran obat dan makanan. Karena peredaran obat dan makanan tanggung jawab dan tupoksi Badan POM. Jangan hanya melakukan sidak mendekati Idul Fitri, Natal maupun Tahun Baru.
Menurut dia, dengan pengawasan Badan perusahaan farmasi, rekanan resmi pemerintah seharusnya tidak terjadi lagi manipulasi vaksin dan obat palsu yang beredar di masyarakat.
Ditambahkan, Badan POM punya sertifikat ISO. Sertifikat yang diberikan harusnya diimplementasikan dan bisa dipertanggungjawabkan. “ISO itu tidak hanya sertifikat tapi harus diimplementasikan. BPOM tidak hanya melakukan audit di ujung saja, tapi dengan prinsip tata laksana manufacturing khususnya farmasi,” jelas Taufik.
Juga mengenai sistem kontrol manufacturing GMP (Good Manufacturing Practice) yang kemudian akan menghasilkan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) bisa melacak obat-obatan palsu.
Dengan bertindak cepat bersama kepolisian, lanjut dia, Kemenkes bisa mengumumkan sejumlah pihak yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Sehingga kita serahkan kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas.
Anggota Komisi IX Saleh Daulay mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah mulai melakukan vaksin ulang kepada anak-anak korban vaksin palsu dan menetralisir suasana panas di tengah masyarakat.
“Karena itu DPR akan bentuk Panja atau Pansus untuk vaksin palsu tersebut. Dan saya sarankan harus ada medical check up untuk melihat apakah ada dampak ke kesehatan. Kalau ada dampak vaksin palsu, harus dirawat dulu,” kata Saleh Daulay.
Saleh mengingatkan vaksin ulang tetap harus melalui observasi dokter. Orangtua juga perlu dilibatkan. Jika pemerintah mau melakukan vaksin ulang, harus ada izin orang tua dan harus hadir. “Saya yakin vaksin ulang bisa meredam situasi yang panas,” paparnya. #duk