Palembang, BP
Ratusan anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) berkumpul di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (1/5) dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia, May Day.
Ratusan anggota KSBSI Sumsel berjoget bersama biduan di atas panggung dengan diiringi lantunan house music. Para buruh asyik berjoget.
Acara KSBI ini dihadiri Sekretaris Daerah Sumsel Mukti Sulaiman. Peringatan May Day 2016 KSBI Sumsel berlangsung khidmat tanpa adanya aksi unjuk rasa.
Sekda Provinsi Sumsel Mukti Sulaiman dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dewi Indriati hadir dalam peringatan tersebut.
Mukti Sulaiman, yang mewakili Gubernur Sumsel meyakinkan ribuan buruh, tak akan ada PHK massal yang dilakukan perusahaan secara sepihak di Sumsel. Itu dikarenakan kini di Sumsel tak ada lagi proses perizinan yang alot.
“Kita yakin tidak akan terjadi PHK massal. Sebab pemerintah telah menyiapkan 12 paket kebijakan, salah satunya mempermudah perizinan, kalau perizinan dimudahkan perusahaan mampu menyerap tenaga kerja,” kata Mukti.
Selain itu, Mukti mengimbau para investor untuk memberikan kesejahteraan kepada buruh dan tidak mengambil untung sendiri. Namun, ia persilakan perusahaan mem-PHK karyawan yang mengonsumsi narkoba.
“Kesejahteraan buruh memang kewajiban investor, jadi perusahaan jangan mau untungnya saja. Buruh juga diperhatikan. Kalau memang ada kebijakan PHk harus dilihat lagi persoalannya, kalau narkoba sah-sah saja untuk di PHk,” katanya.
Sedangkan koordinator aksi, Ali Hanafiah, mengatakan kalau kegiatan hari ini pihaknya menyuarakan beberapa hal seperti diantaranya menolak upah murah, hentikan PHK massal , tolak PP 78 tahun 2015, tegakkan hukum ketenagakerjaan, tindak tegas pelaku union busting, buatkan sistim jaminan sosial yang professional dan berkeadilan.
“Dengan hal ini kami suarakan kepada kawan-kawan yang terjadi diakar rumput,” katanya.
Kegiatan hari ini pihaknya mengundang stekholder terkait karena banyak hal yang akan disampaikan,”Hari jangan anggap ini tuntutan, ini persoalan rakyat, ketika rakyat tertindas Negara harus hadir, karena ini memang kami menyuarakan ini bukan untuk satu hingga dua orang,” katanya.#osk