Muaradua, BPMeskipun di Kabupaten OKUS belum cair, Alokasi Dana Desa tahun 2016 sudah mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen, mulai dari LSM, masyarakat, bahkan dibahas di media sosial.
Ada sinyalemen, dana desa yang yang diperuntukkan bagi kebutuhan desa, diduga sudah diatur oleh aparatur negara sehingga para aparatur desa hanya memangutkan kepala.
Seperti diungkapkan salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ario Semendaway, banyak kepala desa mengeluhkan aturan yang diterapkan aparatur negara, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD).
“Ada para kepala desa di dua kecamatan mengatakan, menolak anggaran untuk pengadaan perpustakaan desa, karena menurut mereka tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dan tanpa sepengetahuan masyarakatnya,” ungkap dia.
Tak hanya itu, sebut dia, yang jadi persolan berikutnya kenapa para kepala desa diam dan mau menuruti aturan tersebut. “Kades di Kabupaten OKUS penakut semua, jelas-jelas dana itu milik desa mereka, tapi masih saja mau diatur oleh PMD, “cetusnya.
Sementara itu Kapolres OKUS AKBP Satrio Wibowo, SIK, SH ketika dimintai keterangan mengenai dana tersebut menegaskan, kelola dana tersebut sebaik mungkin, sebagai bentuk mensukses pembangunan Kabupaten OKUS mulai dari tingkat desa.
“Saat ini pembagunan di Kabupaten OKUS sudah sedang menggeliat, jadi jangan sampai lini yang paling bawah tidak bisa mengikuti irama pembangunan ini.”
Menurut Satrio, ia selaku pimpinan keamanan di Bumi Serasan Seandanan siap menjaga pembangunan Kabupaten OKUS. Oleh karena itu apabila masyarakat menemukan indikasi merugikan negara mengenai dana desa ini silakan dilaporkan.
“Karena tugas saya adalah menjaga pembangunan Kabupaten OKUS, jadi kalau ada bermain curang, saya siap selalu menerima laporan dari masyarakat,” pungkasnya.#bob