Jumlah Hunian Belum Sesuai Permintaan

10

Palembang, BP
Pertumbuhan perumahan di Sumatera Selatan yang dikembangkan oleh pihak swasta dinilai pesat. Namun masih banyak kendala yang dihadapi disebabkan berbagai faktor membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih sulit untuk mendapatkan hunian.

Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel Yohannes Toruan mengatakan, hak dasar memiliki rumah belum terpenuhi karena adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan rumah (backlog) yang relatif besar disebabkan oleh kemampuan daya beli masyarakat, khususnya MBR masih kurang.

“Salah satu masalah penyediaan perumahan yakni akibat tingginya permintaan tidak sebanding dengan ketersediaan rumah. Ketersediaan pun disebabkan beberapa faktor seperti keterbatasan lahan, kebijakan yang kurang efektif, kemampuan pelaku usaha, serta mahalnya pasokan bahan baku,” tuturnya dalam Pembukaan Pemberian Bantuan Teknis Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Wilayah 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera di Hotel Grand Zuri Palembang, Kamis (10/3).

Baca Juga:  65 Anak Binaan LPKA Palembang Ikuti Pelatihan Sejarah dan Budaya untuk Pengembangan Kewirausahaan Sosial

Dirinya mengungkapkan, pada dasarnya Pemprov Sumsel siap menyukseskan program pemerintah pusat yang telah menganggarkan dana melalui program satu juta rumah di Indonesia. Menurutnya, program ini akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di Sumsel.

“Yang terpenting bagaimana masyarakat mendukung program ini, karena fasilitas yang diberikan pemerintah tidak terbatas di seluruh Sumsel. Kita harapkan melalui bantuan teknis ini dapat mensinkronkan program pemerintah, khususnya terkait pembiayaan perumahan di Sumsel,” terangnya.

Baca Juga:  Banyak Saluran Air Tersumbat Sampah, Palembang Banjir

Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera Didik Sunardi mengatakan, program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah adalah untuk membantu MBR dalam menjangkau harga rumah layak huni.

Menurutnya, pembiayaan perumahan untuk MBR perlu didukung berbagai pihak khususnya pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan. “Peran pemda dan lembaga keuangan sangat strategis dalam mewujudkan kebutuhan rumah bagi MBR. Dengan bantuan teknis pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah 1 ini, kami berharap dapat menyinergikan program pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR,” katanya.

Baca Juga:  Optimasi Pengembangan Lapangan Tahap-2 WK Rokan Disetujui

Salah satu skema pembiayaan perumahan yang sesuai dengan karakter masyarakat adalah pembiayaan mikro perumahan. Melalui pembiayaan mikro perumahan, jelas Didik, masyarakat berpenghasilan tidak tetap berpeluang mendapat pinjaman perumahan.

Kegiatan ini diikuti para pimpinan asosiasi dan pengembang terkait bidang perumahan di Sumsel, pimpinan lembaga jasa keuangan, serta seluruh iinstansi terkait di Sumsel. #idz

Komentar Anda
Loading...