Jakarta, BP
Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin beserta para gubernur se-Indonesia menghadiri pertemuan perwakilan pelaku industri keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Istana Presiden Jakarta, Jumat (15/1).
Acara diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet untuk membicarakan perkembangan ekonomi di masing-masing daerah. Pertemuan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardoyo.
Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk mendampingi program dana desa yang diselenggarakan pemerintah.
Tahun ini pemerintah pusat mengucurkan dana desa sekira Rp47 triliun yang disalurkan ke 74.000 desa. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dana desa yang dikucurkan pada tahun lalu yakni Rp20,7 triliun.
“Saya pesan kepada kepala daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, juga industri jasa keuangan, terutama yang berada di daerah, titip dampingi ini (dana desa-red),” tutur Presiden.
Presiden menginstruksikan agar uang tersebut digunakan untuk pembangunan padat karya seperti infrastruktur, baik jalan, irigasi, dan lain sebagainya. Bila program ini berhasil, ia yakin akan memberikan dampak positif. Daya beli masyarakat akan meningkat, kesejahteraan bertambah, dan perekonomian di desa semakin menguat.
Presiden mengingatkan para pelaku industri jasa keuangan bahwa sekarang sudah masuk di era persaingan. Siap tidak siap, industri keuangan harus menghadapinya.
“Kalau negara lain bunga bank hanya 4-6%, kita juga nantinya harus seperti itu. Kita ingin semakin banyak korporasi di Indonesia, semakin banyak konglomerat di Indonesia. Tetapi masyarakat kecil ini juga perlu diurus agar mereka meningkat. Yang mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah dan seterusnya,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, tahun ini pemerintah akan memberikan subsidi dari APBN kurang lebih Rp10 triliun untuk subsidi agar bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) jatuh di angka 9 dari 22%.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman mengatakan, OJK terus mendorong terlaksananya program percepatan akses keuangan daerah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif.
“Program percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas perhatian kita bersama untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di daerah,” jelasnya.
Dalam program percepatan akses keuangan daerah, sangat diperlukan peran aktif pemerintah daerah sehingga OJK akan menindaklanjuti program ini dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya. #ril/idz