Disdik Sumsel Tak Kebagian Anggaran APBN Tiap Tahun

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan mengakui sejak otonomi daerah pihaknya tidak mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tapi kita tidak semuanya SMA dan SMK saja, seperti buat sekolah baru, buat ruang kelas baru, mobiler, buku tidak melalui kita itu langsung ke rekening sekolah kabupaten dan kota, seharusnya ke kita dulu karena kita wakil pusat, kita tidak tahu berapa besaran APBN masuk kabupaten/kota dan pertanggungjawabannya kita juga tidak tahu,” kata Kepala Disdik Sumsel Widodo, Senin (16/11).

Dirinya sempat mempertanyakan hal tersebut awal-awal menjabat, apalagi setiap tahun dana Bantuan Operasional (BOS) juga langsung ke rekening sekolah di kabupaten dan kota.

“Kalau untuk total anggaran BOS masuk Sumsel tiap tahunnya diperkirakan Rp1,2 triliun,” katanya.

Namun  secara umum alokasi anggaran Provinsi Sumsel untuk fungsi pendidikan sebesar Rp1,49 triliun atau 23,34 persen dari total rancangan APBD Sumsel tahun anggaran 2016.

“Dengan demikian, persentase belanja untuk fungsi pendidikan telah melebihi amanat Permendagri No 52 tahun 2015 yakni sekurang-kurangnya 20 persen,” kata Gubernur Sumsel H Alex Noerdin.

Menurutnya , alokasi anggaran fungsi pendidikan yang dialokasikan melalui belanja daerah yakni pada belanja langsung SKPD Dinas Pendidikan, Badan Perpustakaan serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

“Serta pada komponen belanja tidak langsung yakni melalui dana BOS, program sekolah gratis, serta program kuliah gratis sehingga alokasi anggaran Sumsel untuk fungsi pendidikan sebesar Rp1,49 triliun,” katanya.

Sementara mengenai anggaran kesehatan, ia menjelaskan, penganggarannya tidak hanya pada belanja langsung pada SKPD Dinas Kesehatan, RS Ernaldi Bahar, Dinas PU Cipta Karya, PU Pengairan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPMPD, BLH, Dispora, Balitbangnovda dan Biro Kesra.

Namun juga pada belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk program Jamsoskes Sumsel semesta sehingga total alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan baru mencapai Rp408,53 miliar atau 6,37 persen dari RAPBD Sumsel tahun 2016.

“Kami menyadari bahwa jumlah tersebut masih di bawah 10 persen sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, namun kami tetap berupaya untuk meningkatkannya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.#osk