Palembang, BP
Puluhan orang dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sumatera Selatan menggelar demo di DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel, Rabu (28/10) .
Massa SBSI dalam orasinya menilai masih banyak buruh di Sumsel yang belum sejahtera, ini terbukti banyak perusahaan di Sumsel yang tidak menerapkan asuransi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi karyawan mereka.
Ketua SBSI Sumsel Ramlianto mengatakan, di catatan SBSI Sumsel sebanyak 3.640 perusahaan belum menerapkan BPJS Kesehatan. Perusahaan itu tersebar di satu kota dan empat kabutapen di Sumsel; yakni Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Muba, OKI, dan Kabupaten OI. Dari jumlah itu sekitar 50 persen belum menerapkan BPJS Kesehatan.
Sementara untuk asuransi BPJS Ketenagakerjaan dari 7.000 lebih karyawan baru sekitar 3.640 yang terdaftar di BPJS.
“Kami meminta pemerintah menindak tegas perushaan yang belum menerapkan BPJS,” kata Ramlianto di sela aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (28/10).
Ia mengaku, pihaknya telah berupaya mendorong pemerintah untuk menindak perusahaan yang belum menerapkan BJPS disanski dengan pembekuan perusahaan. Selain menyoroti persoalan BPJS, masa juga menyoroti persoalan lain yakni PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
“Sebelumnya upah buruh itu ditentukan berdasarkan KHL (kebutuhan hidup layak) tapi di PP ini kenaikan upah setiap tahunnya dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto, sedangkan KHL hanya dijadikan dasar 5 tahun sekali,” jelasnya.
Namun sayang, lagi-lagi kedatangan ratusan buruh ke gedung wakil rakyat yang terhormat kembali menelan kekecewaan. Pasalnya tidak satu pun wakil rakyat di DPRD Sumsel mendengarkan aspirasinya lantaran masih melangsungkan kunjungan kerja.
“Hari ini harusnya minta perwakilan Dewan menampung aspirasi kami, tapi tidak ada satupun. Ya jelas kecewa,” tukasnya.
Kecewa aksinya tak disambut wakil rakyat, massa pun melanjutkan aksi ke kantor Gubernur Sumsel. #osk
Komentar Anda