Palembang, BP
Bendahara DPD PDIP Sumsel Yudha Rinaldi mempertanyakan transparansi penilaian tes kesehatan yang tidak di buka oleh KPU.
“Harusnya kalau memang agar tidak timbul persepsi di publik, dibuka saja hasil tes kesehatan, ini bukan untuk kader kami saja juga partai lain juga,” katanya, Selasa (4/8).
PDIP juga berencana akan menggugat dengan mekanisme yang ada kalau calon yang diusungnya tersebut gagal karena tes kesehatan.
Hingga kini dirinya belum mengetahui apakah balon bupati (balonbup) dan balon wakil bupati (balonwabup) yang diusung lulus tes kesehatan atau tidak termasuk yang mengikuti tes kesehatan ulang.
“KPU transparan saja, jangan timbul persepsi yang aneh-aneh, nanti orang dituduh narkoba, padahal bukan, tapi kita juga bisa menerima kalau alasannya logis dan masuk akal tapi harus transparan termasuk apa yang menggagalkan calon apa, jadi jangan abu-abu,” katanya.
Pihaknya juga meminta solusi KPU apa jika calon yang diusung diganti. “Karena kalau ganti orang yang diusung tentu harus ganti rekomendasi, bagaimana persyaratannya, persyaratannya kan banyak itu harus di urus semua dan waktunya tidak bisa sehari dua hari kalau ganti pasangan,” katanya.
Sedangkan Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumsel Nasrun Madang mengaku kalau calon yang diusung Golkar di tujuh kabupaten untuk sementara lolos tes kesehatan semua.
“Tidak ada, sudah selesai, kalau Hendra Gunawan yang di Mura tes kesehatan lanjutan tidak ada masalah, katanya ada lembaran yang tidak diisi kemarin lalu dites kesehatan ulang,” katanya.
Untuk tes kesehatan yang dilakukan IDI dan KPU menurutnya sudah ada protap yang harus dihargai.
“Mereka punya hak dan protap kita patuh dan taat pada IDI dan KPU,” katanya.
Wakil Sekretaris DPW PAN Sumsel Asnadi Muhammad mengaku belum menerima ado laporan calon diusung PAN di tujuh kabupaten yang tidak lolos tes kesehatan.
“Jika ada calon kita yang tidak memenuhi syarat kesehatan , tentu PAN akan berusaha mengganti dengan calon lain, karena hal itu dibolehkan oleh KPU,” katanya.
“Kalau calon menganggap IDI tidak transparan maka upaya hukum bisa saja dilakukan oleh pribadi calon, sedangkan partai hanya mengusung orang-orang yg dianggap kredibel, termasuk kesehatannya. langkah politik yang akan diambil partai terhadap calon yang tidak memenuhi persyaratan adalah dengan menggantinya dengan calon baru. Perlu diingat bahwa proses hukum butuh waktu panjang, sedangkan pilkada dibatasi oleh waktu,” katanya.
Intinya, jika ada calon yang diusung PAN tidak lulus syarat kesehatan, PAN bersama partai pengusung lainnya harus memikirkan untuk mencari figur baru untuk diusulkan. Jika tidak, hak politik yang dimiliki partai melalui mekanisme pilkada akan mubazir
Wakil Ketua DPW PKS Sumsel Erza Saladin menilai faktor kesehatan sangat urgen untuk pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya lebih khusus lagi untuk menjalankan amanah saat mengemban amanah publik di ruang publik.
“Tidak ada calon yang kita usung di daerah yang tidak lulus tes kesehatan,” katanya. #osk