Palembang, BP
Kualitas sanitasi yang masih jauh dari baik, masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Sumsel. Saat ini, Pemprov Sumsel harus mengeluarkan biaya Rp1,35 juta per kepala keluarga (KK) akibat belum meratanya perluasan pelayanan air bersih dan sanitasi di sejumlah daerah.
Secara bertahap, Pemprov Sumsel menargetkan ketersediaan fasilitas sanitasi bisa mencapai 100% untuk masyarakat 2019. Saat ini penduduk bersanitasi yang layak di Sumsel baru mencapai 58% dari keseluruhan populasi.
Hal tersebut diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sumsel Ruslan Bahri usai membuka Rapat Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2015, di Ballroom Hotel Grand Zuri Palembang, Selasa (12/5).
Ruslan menuturkan, pengeluaran yang cukup besar dikeluarkan daerah karena dampak buruknya sanitasi yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Dana yang digelontorkan sedikitnya Rp1,35 juta per KK.
“Buruknya sanitasi di pedesaan dan perkotaan membawa pengaruh buruk bagi kesehatan. Masyarakat miskin merasakan dampak yang besar. Perlu diketahui persoalan sanitasi tak hanya Sumsel tetapi secara nasional. Bayangkan saja pemerintah pusat mengalami kerugian sampai Rp29 triliun untuk membiayai kesehatan akibat sanitasi buruk,” ujarnya. #idz