Palembang, BP
Upaya Pemprov Sumsel menyejahterakan rakyatnya terganjal. Tiga pembangunan besar di Sumsel tak bisa direalisasikan karena tak ada dukungan pemerintah pusat.
Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin mengeluhkan tiga pembangunan di Sumsel yang terhambat oleh peraturan pusat. Padahal pembangunan menjadi kebutuhan masyarakat dan bertujuan menyejahterakan masyarakat Sumsel.
Protes keras ini disampaikan Gubernur Sumsel saat acara Ramah Tamah Gubernur Sumsel dengan Komisi III DPR RI di Griya Agung, Palembang, Selasa (11/3) malam.
Dalam sambutannya Gubernur Alex Noerdin mengatakan, provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi penopang Indonesia. Sumsel kaya akan batubara, gas alam, minyak bumi, dan kekayaan alam lainnya.
Di bidang pertanian, Sumsel ikut menopang kebutuhan pokok seperti beras. Sumsel selalu surplus 1,2 ton beras, Sumsel ikut menopang 1-2 ton dari ketahanan pangan Indonesia 10 ton per tahun. Begitu juga hasil pertanian dan perkebunan lainnya juga surplus. “Kami ini anak yang baik, tapi kami merasa diperlakukan tak adil,” kata orang nomor satu Sumsel ini.
Ketidakadilan itu, kata Alex, tiga pembangunan yang jelas dihambat pemerintah pusat. Pemerintah daerah tak punya kewenangan untuk membangun karena memang tak mendapatkan suport dari pusat.
Pertama, pembangunan pengembangan angkutan khusus kereta api Tanjung Enim-Tanjung Carat (Tanjung Api-api). Pengembangan angkutan khusus ini ditaksir membutuhkan dana sebesar Rp1,6 miliar.
Pemprov Sumsel telah berhasil menggandeng pihak ketiga PT Adani Global dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam, akan tetapi pengembangan ini terganjal peraturan Menteri Perhubungan yang menyebutkan pengembang harus memiliki kuasa pertambangan atau perusahaan batubara. “Nah perusahaan ini tak punya itu, sekarang perlu diketahui Komisi III, pengembang ini pindah ke Australia,” ungkapnya.
Selanjutnya, Sumsel kembali merasakan kekecewaan untuk kedua kalinya karena saat semua planning rampung akan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung, sampai ke Aceh. Jalan tol ini akan melewati 10 Provinsi dengan panjang 2.500Km.
Namun, sekali lagi pembangunan ini terganjal karena Perpres tak kunjung turun. Presiden RI tak juga menandatangani persetujuan pembangunan Jalan Tol Sumatera-Lampung sampai Aceh ini.
Tak sampai di situ, Provinsi Sumsel dengan berbagai kontribusi bagi Indonesia ini kembali merasakan kekecewaan saat Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api kembali terganjal.
Kali ini pembangunan kawasan ekonomi ini terganjal pembebasan lahan. Namun, bukan lahan penduduk akan tetapi pembebasan lahan hutan atau terganjal izin dari Menteri Kehutanan. “Lama sekali administrasinya, tiga tahun keluar saja disebut-sebut itu paling cepat,” katanya.
Diungkapkan Alex, bukan dana dibutuhkan Sumsel. Provinsi Sumsel sama sekali tidak memikirkan dana dari pusat, akan tetapi izin atau wewenang dari pembangunan dan pengembangan kawasan di Sumsel.
“Kita tak butuh dana. Uang bisa dicari, yang kita butuhkan wewenang kalau Gubernur bisa memberikan persetujuan untuk melakukan pembangunan di daerahnya guna menyejahterakan rakyatnya, itulah yang kita butuhkan,” katanya.
Menurut Alex, Provinsi Sumsel juga mengedepankan hak asasi manusia seperti yang di bidangi komisi III DPR RI. Sekolah Gratis dan Berobat Gratis yang menjadi program pemerintah menjadi salah satu program menjawab hak asasi manusia.
Pemerintah Sumsel menilai pendidikan itu hak bagi semua manusia tanpa harus mengenal status. Keterbatasan biaya selalu menjadi kendala putus sekolah sehingga sekolah gratis diberlakukan Sumsel. “Nah tahun 2015/2016, kita akan menerapkan Kuliah Gratis setelah kita menerapkan Sekolah Gratis sampai bangku SMA,” ungkapnya.
Sumsel juga telah menerapkan Berobat Gratis sejak awal tahun 2009. Berobat Gratis yang disebut Jamsoskes ini telah bertahun-tahun berlaku. “Hingga kini baru diikuti pemerintah pusat dengan BPJS,” tandasnya.
Tak sampai di sana, perlakukan hukum dan HAM bahkan juga diberlakukan dengan narapidana sekalipun. Di Lapas Merah Mata para narapidana diberikan pelatihan komputer dan bahkan ada tempat khusus bagi para narapidana untuk diberikan keterampilan dan pengetahuan.
“Kita harapkan mereka dapat keluar dan berguna bagi masyarakat. Jadi kita fasilitasi mereka dan tetap kita berlakukan layaknya manusia. Makanya tidak pernah terdengar terjadi bentrok antarnarapidana sebab difasilitasi layaknya manusia,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan, semua keluhan Gubernur Sumsel telah ditangkap oleh para wakil rakyat khususnya yang berada di dapil Sumsel.
“Telah menjadi keharusan bagi para anggota DPR RI Komisi III yang berdapil di Sumsel khususnya untuk meneruskannya,” ungkapnya.
Komisis III memang telah mengikuti tiga pembangunan seperti pengembangan angkutan khusus kereta api Tanjung Enim-Tanjung Carat (Tanjung Api-api), pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera-Lampung sampai ke Aceh, dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.
Tiga pembangunan di Sumsel ini memang sangat dibutuhkan masyarakat Sumsel. Khususnya, pembangunan jalan tol, jalan yang menghubungkan Palembang-Lampung terlihat sangat memprihatinkan. Kemacetan karena badan jalan yang kecil ditambah jalan yang berlubang memang wajar bila selalu dikeluhkan masyarakat Sumsel. “Jadi kita akan dukung dan kita siap mengawal pembangunan di Sumsel yang dianggap menjadi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya. #zal