Palembang,BP- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. H. Edward Candra, menyampaikan jawaban resmi terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XXVI DPRD Sumsel yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jumat (14/11/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Anggota DPRD Sumsel, jajaran kepala perangkat daerah Pemprov Sumsel, serta para undangan. Sebelumnya, delapan fraksi telah menyampaikan pandangan umum mengenai struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Raperda APBD 2026.
Sekda Edward Candra menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel sependapat dengan Fraksi Partai Golkar terkait arah kebijakan keuangan Pemerintah Pusat, terutama menyangkut Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta Dana Bagi Hasil (DBH).
“Seluruhnya telah dirancang untuk menjamin keberlangsungan pelayanan dasar dan tidak mengganggu proyek strategis daerah meskipun terjadi penurunan alokasi,” jelasnya.
Sebagai respons terhadap penurunan transfer pusat, Pemprov Sumsel telah melakukan review pagu anggaran dan rasionalisasi program pada seluruh perangkat daerah. Kebijakan ini dilakukan agar pelaksanaan APBD 2026 tetap efektif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Terkait penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sekda menegaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah Sumsel akan terus mengoptimalkan kinerja pendapatan daerah melalui langkah-langkah yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyoroti penanganan jembatan penghubung Desa Seleman Ulu di Kabupaten Empat Lawang yang putus akibat bencana alam. Pemprov melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang telah mengusulkan pembangunan jembatan tersebut sebagai program prioritas dalam plafon anggaran tahun 2026.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Sekda menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah dalam Raperda APBD 2026 merupakan penyesuaian terhadap alokasi pusat berdasarkan Surat DJPK Nomor S-1/PK/2025 tentang Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026.
Penurunan pendapatan ini turut berimbas pada penyesuaian belanja daerah secara proporsional. Kendati demikian, Pemprov memastikan belanja daerah tetap diarahkan pada pelayanan dasar publik, pembangunan prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat, serta penguatan sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Sumsel.
“Pembiayaan daerah dalam APBD 2026 disusun berdasarkan laporan keuangan audited Tahun 2024 sehingga perhitungannya mencerminkan kondisi fiskal riil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,” terangnya.
Pemprov juga menyampaikan apresiasi atas saran Fraksi Partai Gerindra, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agaro dukungan dari Fraksi-Fraksi DPRD. Sinergi eksekutif dan legislatif sangat kami perlukan untuk menyempurnakan kebijakan fiskal daerah dan memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Di akhir penyampaian, Sekda menyebut bahwa Rapat Paripurna ke-XXVI ini merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda APBD 2026 sebelum berlanjut ke pembahasan tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD Sumsel.
“Pemprov berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan serta pelayanan publik di Sumatera Selatan,” tandasnya.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumse Raden Gempita mengatakan, secara tehnis hal ini akan di bahas dalam rapat-rapat pembahasan dengan Komisi-Komisi dan perangkat daerah atau mitra kerja terkait dari 17 sampai 21 November 2025 serta rapat konsultasi pimpinan Komisi-Komisi dengan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel dan Inspektorat Provinsi Sumsel selaku aparat pengawas internal pemerintah untuk membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 24 sampai 25 November 2025 yang akan datang.
Akhirnya rapat paripurna ini di skor sampai Rabu (26/11/2025).#udi