Palembang, BP- Permasalahan aset lahan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) akhirnya mendapatkan titik terang.
Kesepakatan bersejarah ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, dan Komandan Lanud SMH, Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, S.Sos., MS., di Griya Agung, Rabu (13/8/2025).
Langkah ini menjadi jawaban atas permasalahan administrasi yang telah membelenggu sejak beberapa periode kepemimpinan gubernur sebelumnya.
Kini, jalan untuk percepatan pembangunan di Sumsel terbuka lebar.
Gubernur Herman Deru menyebut pencapaian ini sebagai “solusi dari satu sumbatan masalah” yang menghambat pelaksanaan berbagai program strategis.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memajukan daerah.
“Ini bukan hanya masalah Pemprov, tapi masalah administrasi yang kini mulai terurai. Khususnya dengan TNI Angkatan Udara, akselerasi mengenai sistem administrasi aset ini sudah terpenuhi dalam satu tahapan,” ungkapnya.
Dengan kepastian hukum atas aset, Pemprov kini memiliki keleluasaan penuh untuk melaksanakan pembangunan.
Sejumlah proyek prioritas, khususnya di sektor pendidikan, keagamaan, dan fasilitas umum, akan segera digarap.
Salah satu proyek yang akan mendapatkan manfaat langsung adalah Asrama Haji.
Fasilitas ini sebelumnya sempat tertunda pengembangannya, namun kini dapat segera ditingkatkan pelayanannya.
Gubernur juga memberi instruksi tegas kepada Sekretaris Daerah untuk segera menindaklanjuti kesepakatan ini.
Ia tak ingin proses birokrasi kembali menjadi hambatan.
“Saya minta untuk disegerakan. Jangan sampai tertunda karena administrasi kita juga menjadi tidak benar,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya implementasi nyata di lapangan, bukan sekadar dokumen kesepakatan.
Wakil Gubernur juga diberi mandat untuk memantau perkembangan pelaksanaan hasil kesepakatan ini.
Tujuannya, agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Danlanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba mengapresiasi kerja sama yang terjalin.
Menurutnya, hal ini akan memperkuat sinergi antara Pemprov Sumsel dan TNI AU.
“Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi Pemprov, tetapi juga bagi TNI AU, dalam upaya penataan dan pemanfaatan aset secara optimal,” ujarnya.
Beberapa aset strategis yang masuk dalam kesepakatan meliputi Asrama Haji, Kantor BPBD Sumsel, serta rumah eks Dinas Perhubungan yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan anggota TNI AU.
Dengan kejelasan status aset ini, diharapkan percepatan pembangunan dan pelayanan publik di Sumsel dapat segera terwujud.#udi