Palembang, BP- Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait sektor pendidikan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) 1, yang meliputi Kecamatan Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Gandus, Kertapati, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Plaju, menggelar Reses Tahap II Tahun Anggaran 2025 di SMA Negeri 12 Palembang pada Selasa (11/2/2025).
Reses ini dipimpin oleh Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. (Demokrat), yang didampingi oleh lima anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (NasDem), Ir. Romiana Hidayati (PDIP), Muhammad Toha, S.Ag. (PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Gerindra). Dalam kegiatan reses tersebut, para legislator tidak hanya mengunjungi SMA Negeri 12 Palembang, tetapi juga mengadakan pertemuan dengan Camat dan warga Kecamatan Ilir Barat II di Kantor Camat Ilir Barat II, serta melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial beserta staf dan petugas PKH di kantor Dinas Sosial Sumsel.
Koordinator reses, Chairul S. Matdiah menegaskan bahwa kegiatan reses ini merupakan wadah bagi anggota dewan untuk mendengar langsung permasalahan, harapan, serta kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan.
Ia menuturkan, “Kami ingin memastikan setiap aspirasi yang disampaikan dapat kami perjuangkan. Keluhan dan kebutuhan sekolah akan kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar mendapatkan solusi yang tepat.” Katanya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Aryuda Perdana Kusuma, yang turut hadir dalam reses ini, menyoroti sejumlah permasalahan yang disampaikan pihak sekolah.
“Ada beberapa hal mendesak yang disampaikan kepada kami, seperti akses jalan menuju sekolah yang sempit, keterbatasan lahan parkir, serta belum adanya laboratorium biologi. Selain itu, kondisi kursi di 16 ruang kelas banyak yang rusak dan butuh peremajaan,” ungkap Aryuda.
Aryuda memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan oleh pihak sekolah akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dewan untuk mencari solusi yang konkret.
“Kami akan berupaya agar permasalahan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Pendidikan adalah investasi masa depan, dan sudah seharusnya sekolah memiliki fasilitas yang layak untuk menunjang proses belajar-mengajar,” kata Aryuda.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Mirwansyah, S.KM, M.KM, mengapresiasi kedatangan para anggota DPRD tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Mirwansyah menjelaskan bahwa Dinas Sosial Sumsel ada 57 orang yang lulus tenaga PPPK tahap 1 dan 56 orang pada tahap II. Ia juga membahas soal honor tenaga sosial (relawan sosial) di Sumsel serta fasilitas panti sosial yang ada.
Koordinator reses Chairul S. Matdiah, S.H., M.H., menyarankan agar proposal yang disampaikan di Dinas Sosial Sumsel bisa diajukan kepada DPRD Sumsel untuk ditindaklanjuti.
“Tanya juga di provinsi lain soal gaji relawan ini. Seandainya ada di provinsi lain seperti Irian Jaya atau Aceh, kami akan datangi untuk mempelajari tata cara pembayaran gaji mereka, karena sangat penting adanya payung hukum untuk hal ini,” kata Chairul.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan kekagumannya terhadap perjuangan relawan sosial yang bekerja dengan dana pribadi mereka.
“Saya sangat mengapresiasi perjuangan relawan sosial ini yang bekerja tanpa dibayar, dengan dana mereka sendiri,” ungkap Chairul.#udi