Kampanye Hitam Justru Bisa Berbalik Arah Dukungan di Pilkada Palembang

130
Pengamat politik Arianto, ST, MT, M.IKOM,Pol (BP/ist)

Palembang, BP-Munculnya  kampanye hitam (black campaign) yang menyerang pasangan calon (paslon) kepala daerah  menjelang pilkada serentak di berbagai media,  baik itu media cetak, sosial  di kota, kabupaten dan provinsi yang akan mengelar pilkada serentak 27 November 2024 mulai mendapat tangapan menarik dari pengamat politik dan pelaku lembaga survei. Tak terkecuali Kota Palembang, akan mengelar pilkada serentak dari tiga paslon yakni Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS), Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina ( FITRI-NANDRI), Yudha Pratomo-Baharuddin (YUDHA-BAHAR) juga berpotensi terkena kampanye hitam. Menariknya, kampanye hitam tersebut bisa saja dibuat oleh oknum itu sendiri dengan maksud untuk mendapatkan simpati dari pemilih. Tujuan tadinya untuk mendapatkan dukungan ( elektabilitas) pemilih. Namun, malah sebaliknya, bisa saja tujuan tersebut malah berbalik arah sehingga tergerusnya elektabilitas dari oknum paslon kepala derah tersebut. Keluarnya serangan kampanye hitam  biasanya disebabkan  paslon kepala daerah tersebut  sangat minim gagasan yang ditawarkan ke pemilih untuk mendapatkan dukungan ( elektabilitas) di masyarakat.

Baca Juga:  Sesjen MPR: Sosialisasi Empat Pilar MPR Merupakan Tugas Mulia

Kampanye hitam adalah menuduh paslon kepala daerah atau lawan politik dengan tuduhan palsuatau belum terbukti atau melalui hal-hal yang tidak relevanterkait kapasitasnya sebagai calon pemimpin.    Efek kampanye hitam ternyata tidak membuat pemilih di kota Palembang percaya begitu saja. Malah justru  sebaliknya, kampanye hitam tersebut membuat pemilih  menjadi lebih kuat (massive). Justru yang harus dicermati, kemungkinan besar kampanye hitam bisa berasal dari oknum itu sendiri. Kalau terjadi dan terbukti salah satu isu ini, maka berpotensi menambah  elektabilitas bagi yang dituduh membuat kampanye hitam tersebut.

“Kita sering melakukan survei perilaku pemilih pilkada dan  selalu kita uji seberapa besar efek kampanye hitam tersebut pada elektoral naiknya atau turunnya elektabilitas paslon. Khusus di kota Palembang kita juga ukur pengaruh pada pilihan tiga paslon  walikota dan walikota Palembang  baik  yang terkena  isu kampanye hitam maupun yang dituduhkan membuat kampanye hitam. Dua pernyataan yang kita ajukan kepada responden. Pertama  pemilih  yang akan tetap memilih paslon walikota dan wakil walikota Palembang meskipun terkena kampanye hitam sebesar 90,8 %. Kedua,  pemilih yang akan mengubah pilihannya pada paslon walikota dan wakil walikota Palembang   apabila  terkena kampanye hitam 4,8 %  dan pemilih yang tidak menjawab 4,4 %.  Artinya, efek untuk menaikkan elektabilitas dengan menggunakan instrument kampanye hitam sangat tidak efektif. Pemilih di kota Palembang mayoritas tidak mempercayai  isu-isu kampanye hitam apabila dialamatkan pada  paslon walikota dan wakil walikota  Palembang manapun,” ungkap pengamat politik Arianto, ST, MT, M.IKOM,Pol ketika dimintai pendapatnya pengaruh kampanye hitam terhadap dukungan elektabilitas, Senin (7/10).

Baca Juga:  Tingkatkan Silaturahmi, FKMT IB I Gelar Pengajian Akbar

Lebih lanjut mantan peneliti Lembaga Survei Indonesia yang sudah dua puluh tujuh tahun menekuni survei perilaku pemilih di Indonesia ini justru mengingatkan paslon kepala daera. Instrumen kampanye hitam  akan berpotensi   besar tergerusnya elektabilitas bagi  oknum yang membuat kampanye hitam itu sendiri. Tujuan kampanye hitam tadinya supaya   paslon kepala daerah  tersebut    seolah-olah menjadi terzolimi ( underdog effect) di mata pemilih. Hasilnya diharapkan  akan timbul efek psikologis dari pemilih sehingga paslon tersebut mendapatkan simpati yang lebih besar dari pemilih.

Baca Juga:  Demo Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Gubernur Sumsel Minta Sampaikan Dengan Cara Baik

“Teori underdog effect itu ada tetapi bisa saja menjadi berbalik tujuannya yakni   justru pemilih menjadi tidak simpati terhadap yang mengeluarkan isu kampanye hitam tersebut. Pemilih di kota Palembang akan memilih paslon walikota dan wakil walikota yang visioner, inovatif dan program yang menyentuh kebutuhan  kehidupan  dasar  masyarakat ( 88,8 %). Jualan isu kampanye hitam pasti tidak laku di mata pemilih.  Hendaknya  masyarakat, jangan terjebak munculnya isu-isu kampanye hitam kedepan yang  tidak tertutup kemungkinan dikeluarkan oleh oknum itu sendiri. Temuan survei, instrumen kampanye hitam. Kampanye hitam juga sangat  tidak baik untuk pendidikan politik masyarakat,”pungkas lulusan terbaik ilmu komunikasi politik ini dengan lantang.#udi

 

Komentar Anda
Loading...