Palembang, BP-Munculnya kampanye hitam (black campaign) yang menyerang pasangan calon (paslon) kepala daerah menjelang pilkada serentak di berbagai media, baik itu media cetak, sosial di kota, kabupaten dan provinsi yang akan mengelar pilkada serentak 27 November 2024 mulai mendapat tangapan menarik dari pengamat politik dan pelaku lembaga survei. Tak terkecuali Kota Palembang, akan mengelar pilkada serentak dari tiga paslon yakni Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS), Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina ( FITRI-NANDRI), Yudha Pratomo-Baharuddin (YUDHA-BAHAR) juga berpotensi terkena kampanye hitam. Menariknya, kampanye hitam tersebut bisa saja dibuat oleh oknum itu sendiri dengan maksud untuk mendapatkan simpati dari pemilih. Tujuan tadinya untuk mendapatkan dukungan ( elektabilitas) pemilih. Namun, malah sebaliknya, bisa saja tujuan tersebut malah berbalik arah sehingga tergerusnya elektabilitas dari oknum paslon kepala derah tersebut. Keluarnya serangan kampanye hitam biasanya disebabkan paslon kepala daerah tersebut sangat minim gagasan yang ditawarkan ke pemilih untuk mendapatkan dukungan ( elektabilitas) di masyarakat.
Kampanye hitam adalah menuduh paslon kepala daerah atau lawan politik dengan tuduhan palsuatau belum terbukti atau melalui hal-hal yang tidak relevanterkait kapasitasnya sebagai calon pemimpin. Efek kampanye hitam ternyata tidak membuat pemilih di kota Palembang percaya begitu saja. Malah justru sebaliknya, kampanye hitam tersebut membuat pemilih menjadi lebih kuat (massive). Justru yang harus dicermati, kemungkinan besar kampanye hitam bisa berasal dari oknum itu sendiri. Kalau terjadi dan terbukti salah satu isu ini, maka berpotensi menambah elektabilitas bagi yang dituduh membuat kampanye hitam tersebut.
“Kita sering melakukan survei perilaku pemilih pilkada dan selalu kita uji seberapa besar efek kampanye hitam tersebut pada elektoral naiknya atau turunnya elektabilitas paslon. Khusus di kota Palembang kita juga ukur pengaruh pada pilihan tiga paslon walikota dan walikota Palembang baik yang terkena isu kampanye hitam maupun yang dituduhkan membuat kampanye hitam. Dua pernyataan yang kita ajukan kepada responden. Pertama pemilih yang akan tetap memilih paslon walikota dan wakil walikota Palembang meskipun terkena kampanye hitam sebesar 90,8 %. Kedua, pemilih yang akan mengubah pilihannya pada paslon walikota dan wakil walikota Palembang apabila terkena kampanye hitam 4,8 % dan pemilih yang tidak menjawab 4,4 %. Artinya, efek untuk menaikkan elektabilitas dengan menggunakan instrument kampanye hitam sangat tidak efektif. Pemilih di kota Palembang mayoritas tidak mempercayai isu-isu kampanye hitam apabila dialamatkan pada paslon walikota dan wakil walikota Palembang manapun,” ungkap pengamat politik Arianto, ST, MT, M.IKOM,Pol ketika dimintai pendapatnya pengaruh kampanye hitam terhadap dukungan elektabilitas, Senin (7/10).
Lebih lanjut mantan peneliti Lembaga Survei Indonesia yang sudah dua puluh tujuh tahun menekuni survei perilaku pemilih di Indonesia ini justru mengingatkan paslon kepala daera. Instrumen kampanye hitam akan berpotensi besar tergerusnya elektabilitas bagi oknum yang membuat kampanye hitam itu sendiri. Tujuan kampanye hitam tadinya supaya paslon kepala daerah tersebut seolah-olah menjadi terzolimi ( underdog effect) di mata pemilih. Hasilnya diharapkan akan timbul efek psikologis dari pemilih sehingga paslon tersebut mendapatkan simpati yang lebih besar dari pemilih.
“Teori underdog effect itu ada tetapi bisa saja menjadi berbalik tujuannya yakni justru pemilih menjadi tidak simpati terhadap yang mengeluarkan isu kampanye hitam tersebut. Pemilih di kota Palembang akan memilih paslon walikota dan wakil walikota yang visioner, inovatif dan program yang menyentuh kebutuhan kehidupan dasar masyarakat ( 88,8 %). Jualan isu kampanye hitam pasti tidak laku di mata pemilih. Hendaknya masyarakat, jangan terjebak munculnya isu-isu kampanye hitam kedepan yang tidak tertutup kemungkinan dikeluarkan oleh oknum itu sendiri. Temuan survei, instrumen kampanye hitam. Kampanye hitam juga sangat tidak baik untuk pendidikan politik masyarakat,”pungkas lulusan terbaik ilmu komunikasi politik ini dengan lantang.#udi