Palembang, BP–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menganggarkan dana sebesar Rp20 miliar untuk insentif guru. Dana tersebut dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Dana insentif tersebut diperuntukan terhadap para guru honorer dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di Sumsel.
Wakil Ketua Komisi V DPR Sumsel, Syaiful Fadli mengatakan, sejak perpindahan SMA ke provinsi banyak catatan dan PR. Yang sebelumnya mereka bisa mendapatkan gaji yang cukup tapi sekarang mereka banyak mengalami kekurangan.
Pemberian insentif ini menurutnya tidak bicara jam mengajar tapi jumlah tahunnya minimal 3 tahun sudah dapat insentif.
Ditambahkannya, Total anggaran sekitar Rp20 miliar ini menurutnya diperuntukkan untuk guru dan tenaga kependidikan honorer SMA/SMK dan SLB.
“Anggaran itu akan kita kawal, jangan sampai dipotong, karena masa COVID-19 ini kadang terjadi pemotongan anggaran,” katanya di acara sosialisasi intensif honorer guru dan Pas SMA/SMK/SLB Se Sumsel, Senin (15/2) dikantor Diknas Kota Palembang.
Ia juga mengatakan, meskipun dananya tidak besar, artinya keinginan para guru di tangkap oleh pemerintah Sumsel. Apalagi masa pandemi saat ini semua dana dialihkan untuk anggaran Covid-19.
Namun, untuk jumlah guru honor yang akan mendapatkan insentif pihaknya masih menunggu data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel.
Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto didampingi Sekretaris Lukman Haris, mengapresiasi DPRD Sumsel yang telah merespon keinginan guru untuk mendapat insentif.
Menurutnya, perjuangan PGRI Sumsel dalam mendorong Pemprov Sumsel untuk mendapat insentif akhirnya terealisasi.
“Sudah berkali-kali PGRI Sumsel mengadakan komunikasi dengan pemerintah Sumsel, akhirnya Gubernur Sumsel, Herman Deru telah mengetok palu untuk pemberian insentif kepada guru honorer,” katanya.
Saat ini, kata Zulinto, untuk berapa besaran guru menerima insentif, belum diketahui secara pasti karena masih menghitung jumlah dana berdasarkan jumlah guru. “Guru honorer SMA dan SMK di Provinsi Sumsel hampir mencapai 9 ribu namun masa kerjanya tidak sama,” kata dia.
Yang mana Disdik Sumsel akan menghitung dulu dengan masa kerja guru, bukan menghitung beban mengajar. Tapi kita menghitung masa kerja karena finalnya ada di Sumsel.
“Peralihan antara kabupaten/kota ke provinsi itu di tahun 2017. Nah dari situ lah Disdik Sumsel akan menghitung, dengan berbagai hitungannya itulah yang akan kita berikan insentif,” kata Zulinto.
Lanjutnya, saat ini hampir 9 ribu guru honor yang tercover di PGRI Sumsel untuk tingkat SMA, SMK dan SLB namun masa kerja tidak sama. “Kalau guru yang masih nol tahun, saya rasa itu tidak perlu dipertimbangkan,” katanya.
Zulinto berharap bahwa kebijakan ini agar juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota lainnya di Sumsel khusus jenjang SD dan SMP. Pasalnya, untuk jenjang SD dan SMP merupakan kewenangan pemda masing-masing.
“Jadi untuk SD dan SMP terus kita dorong, karena masih banyak daerah yang belum memberikan insentif. Yang paling besar itu Muba sampai Rp1,5 juta, kemudian Palembang Rp1 juta, Banyuasin, Lubuklinggau,” katanya.#osk