Palembang, BP — Pemberlakuan pembayaran tiket Light Rail Transit (LRT) menggunakan uang elektronik atau non tunai sejak 1 Desember lalu dinilai Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak efisien. Akibatnya, LRT tidak dapat digunakan oleh semua kalangan.
Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, dibangunnya LRT dengan dana yang tinggi Rp10,9 triliun, diharapkan dapat digunakan oleh semua kalangan dengan memberikan kemudahan salah satunya dari sisi pembelian tiket.
Kewajiban membeli tiket LRT menggunakan kartu atau uang non tunai, hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki ekonomi cukup. Sebab, untuk mendapatkan kartu, satu orang harus membeli kartu dengan harga Rp25.000 dengan saldo nol rupiah (kosong) dan harus top up mulai Rp10.000.
“Artinya untuk satu perjalanan awal satu orang harus menyiapkan setidaknya Rp35.000. Harusnya seperti di negara maju lainnya, di setiap stasiun kereta disiapkan jalur pembayaran tunai untuk memudahkan penumpang,” jelasnya.
Salah satu warga Palembang yang baru pertama kali menaiki LRT, Septa menyebutkan, sebelumnya dirinya tidak memiliki uang elektrok atau non tunai yang bisa digunakan untuk naik LRT. “Aturan itu sebenernya cukup memberatkan, apalagi saya hanya sesekali menggunakan LRT, Rp35.000 diawal itu cukup memberatkan,” ujarnya. #pit