Jakarta, BP–Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, tindakan Kelompok Kriminal Besenjata (KKB) yang membunuh 31 pekerja proyek Istaka Karya nerupakan tindakan biadab, tidak manusiawi,
juga memberikan rasa takut di kalangan pekerja dan warga yang dapat mengganggu program pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Tindakan kriminal yang dilakukan secara keji terhadap pekerja dalam jumlah besar tersebut harus mendapatkan penanganan serius dari aparat keamanan, untuk mengembalikan tertib sosial dan memulihkan keamanan, khususnya di Distrik Yigi dan di area-area pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta di Papua umumnya,” ujar Hendardi di Jakarta, Rabu (5/12). .
Menurut Hendardi, aparat keamanan, baik sipil maupun militer tetap bertindak proporsional menggunakan pendekatan sipil berbasis sistem hukum pidana menangani kasus pembununan terhadap pekerja kolosal tersebut dan tidak mengambil langkah berlebihan yang dapat memperburuk situasi keamanan, baik aktual maupun persepsional di Papua yang dalam beberapa tahun belakangan relatif terkendali. “Secara objektif, pendekatan militer belum dibutuhkan,” tambahnya.
Harus diakui, kata dia, aksi KKB serangan paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir yg dilakukan kelompok perlawanan bersenjata di Papua. Hal itu memperkuat indikasi bahwa telah terjadi peningkatan kualitatif perlawanan Papua, yang dalam banyak kasus juga terjadi dalam bentuk front perjuangan sipil melalui konsolidasi pembentukan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) serta dukungan dari mahasiswa Papua di berbagai kota di Indonesia.
Terkait gangguan keamanan yang terus berulang, lanjut Hendardi, pemerintah harus serius merespons secara komprehensif, dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua. Jika tidak, eskalasi perlawanan KKB pasti meningkat. Pemerintah Jokowi-JK harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatanan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua tidaklah cukup, apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua.
“Dalam konteks itu, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta yang terjadi pada dan paska pemerintahan Soeharto menjadi prasyarat mendesak. Dialog dan kesediaan mendengar hati dan pikiran rakyat Papua tidak boleh ditunda dan tidak bisa ditutupi dengan kemajuan ekonomi belaka,” jelasnya.
Dijelaskan, dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya para pekerja tersebut. Sebaliknya, seluruh elit politik kita memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan,” paparnya. #duk