Vebri Alintani
Palembang, BP
Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) Vebri Alintani mengatakan, salah satu visi pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur Sumsel Herman Deru dan Mawardi Yahya yaitu seni, budaya, adat yang merupakan bagian dari kebudayaan namun melihat draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sumsel ternyata semua itu tidak di masukkan.
“Kalau kita lihat draf kemarin di RPJMD yang di akomodir justru target wisatawan dalam dan luar negeri , artinya nihil kebudayaan itu bertentangam dengan lima visi dari pasangan Herman Deru -Mawardi Yahya, ” katanya, Rabu (14/11).
Selain itu bertentangan dengan pemajuan kebudayaan dan ini bisa di evaluasi oleh Kemendagri.
“Kita sebagai penggiat kesenian dan budaya menuntut itu karena itu hak dan dijamin pengembangan kebudayaan ini oleh UUD 45 dan undang undang, ” katanya.
Menurutnya anggaran kebudayaan ini terdapat di dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumsel yang dirinya dengar tiap tahun makin turun.
“Tahun ini cuma Rp 7,5 miliar, belanja rutin mereka Rp2,5 miliar untuk seluruh Sumsel , dapat apa ? dan itupun bidang pariwisata semua, kemarin saya sudah dialog dengan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Sumsel , sebenarnya mereka sudah mengusulkan dengan perbandingan 70 persen kebudayaan namun tidak seperti yang diharapkan dan memang mendesak kebudayaan ini selama ini memang enggak di perhitungkan jadinya di Bapeda seperti itu , ini yang kita pertanyakan,” kata sembari mengatakan kalau tim transisi juga kecewa bidang kebudayaan tidak dimasukkan dalam RPJMD.
Dalam kebudayaan pihaknya menuntut menguatnya tuntutan kembalinya pemerintahan marga karena seluruh persoalan kebudayaan di Sumsel disinyalir dihapusnya pemerintahan marga menjadi desa.
“Yang terbengkalai BKB, mau diapakan BKB lalu gua putri, candi bumi dimana ketiganya diusulkan jadi cagar budaya nasional ternyata tiga ini hanya Gua Putri dan Bumi Ayu yang diakomodir lalu pasar Cinde, terbengkalai sekarang mau diapakah mau di stop ?katanya Asian Games di kerjakan itu kebohongan publik itu jelas sudah rusak dan itu bisa di tuntut secara undang undang belum yang lain, ” katanya.
Selain itu Sumsel sudah banyak mendaftarkan warisan budaya tak benda nasional dari bentuk bentuk kebudayaan kita seperti seni dulmuluk, guritan basemah, rumah limas, pempek songket dan lain lain.
“Kalau sudahndi daftarkan mau diapakan, mau dibiarkan begitu saja untuk apa didaftarkan didaftarkan kepentingannya untuk pelestarian kalau pelestarian tidak bisa di biarkan harus ada program program karena ini bisa ditingkatkan menjadi cagar budaya dunia di Unesco,” katanya.
Karena itu pihaknya bersama DPRD Sumsel akan mendiskusikan masalah budaya dan sejarah Sumsel ini termasuk identitas Sumsel sebagai ulu melayu harus dibentuk pemerintah daerah dimana asal mula melayu dari Sumsel.
Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengajak seluruh komponen masyarakat bergandeng tangan dan bersinergi mempertahankan capaian kinerja pembangunan di Sumsel, termasuk memprioritaskan penurunan angka kemiskinan di Sumsel.
Hal itu diungkapkan HD saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD di Auditorium Bina Praja, Selasa (13/11).l kemarin.
Dijelaskan mantan Bupati OKU Timur dua periode tersebut dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus memperhatikan kondisi saat ini sebagai modal dasar. Sehingga jika ditemukan permasalahan mendasar dapat segera dicarikan solusinya melalui program-program dalam RPJMD. Dalam kesempatan itu HD berharap penyusunan RPJMD selesai tepat waktu.
Adapun kondisi beberapa indokator makro pembangunan Sumsel dijelaskan HD ada yang sudah baik dan ada yang masih belum maksimal pencapaiannya yaitu, 1. Pertumbuhan ekonomi Sumsel triwulan ke 3 tahun 2018 lebih baik dari angka nasional, Pada rasio Sumsel di maret 2018 lebih baik dari angka nasional, Tingkat pengangguran terbuka Sumsel pada Februari 2018 lebih baik dari angak nasional, Inflasi Sumsel pada triwulan 1 tahun 2018 lebih dari angka nasional, Angka kemiskinan Sumsel pada bulan Maret 2018 masih lebih tinggi dari angka nasional. Dan 16 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota mempunyai angka kemiskinan masih diatas nasional. Indek pembangunan manusia (IPM) Sumsel tahun 2017 masih di bawah angka nasional dan masih ada 14 kabupaten/kota yang mempunyai angka IPM di bawah nasional hingga memerlukan perhatian khusus.
Untuk mempertahankan capaian kinerja pembangunan yang sudah baik ini HD mengatakan semua harus bergandeng tangan dan bersinergi dan bekerja keras lagi untuk mengejar ketertinggalan pada capaian kinerja yang belum maksimal.
“Kita harus mampu menurunkan angka kemiskinan sampai di bawah angka nasional. Sebagai indikator bahwa pembangunan yang kita lakukan dapat mensejahterakan masyarakat,”tuturnya.
Lanjut Herman Deru pembangunan Sumsel harus direncanakan dengan dilaksanakan secara utuh, terintegrasi dan tepat lokasi. Pembangunan bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi namun juga dilakukan bersama-sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak Swasta dan seluruh komponen masyarakat.
“Maka sudah saatnya kita rapatkan barisan untuk bersinergi membangun Sumsel dengan visi Provinsi Sumsel 2018-2023 yaitu Sumsel maju untuk semua.
Lebih lanjut Herman Deru menyampaikan salah satu keberhasilan kepala daerah akan dilihat dari capaian terhadap target-target yang tertuang di RPJMD sebagai dokumen resmi acuan LKPJ. Sehubungan dengan hal tersebut maka janji-janji kampanye harus masuk dalam RPJMD dan dijabarkan menjadi program dan kegiatan dinas , dan perangkat daerah Provinsi Sumsel.
“Untuk itu saya minta seluruh kepala perangkat daerah untuk serius mengikuti proses penyusunan RPJMD sampai dengan ditetapkannya nanti menjadi program-program perangkat daerah yang ada di dalam RPJMD. Untuk itu kami mohon dukungan dan kerjasamanya agar RPJMD dapat kita selenggarakan tepat waktu,”sambung HD
Peran serta dan kerjasama yang baik antara semua pihak dalam hal ini sangat diperlukan guna tercapaian perjuangan pembangunan Sumsel menuju Sumsel maju untuk semua.
“Untuk membangun Sumsel kita juga harus bekerjasama dengan provinsi-provinsi tetangga termasuk dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harapannya dengan adanya kerjasama ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat kedua provinsi,”tutup HD
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyampaikan visi misi pertama kepala daerah adalah mensejahterahkan masyarakat. “Tentunya bicara mensejahterakan adalah tugas kita untuk mengurangi kemiskinan, ini masalah besar. Saya mengajak kedepan untuk menuntaskan kemiskinan,”terangnya.
Sebelum membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2018-2023, Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan melakukan penandatanganan MoU kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel.#osk