Palembang, BP–Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin berharap semua kabupaten/kota di Bumi Sriwijaya nanti akan mendapatkan hasil penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mengingat hasil pemeriksaan itu nantinya akan dibagi dalam beberapa kategori, selain WTP ada juga WDP bahkan disclimer.
“Insya Allah, kita semua berharap hasil penilaian BPK nanti semua dapat WTP. Sebab kalau semua WTP itu berarti pembinaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berhasil,” ujar Alex saat menyambangi Kantor BPK Perwakilan Sumsel untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2017 Unaudited, di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Kamis (29/3).
Dikatakan pelopor sekolah gratis ini, semua sudah serahkan Laporan Keuangan 2017 yang belum diaudit. Laporan tersebut diserahkan ke BPK untuk selanjutnya BPK akan melakukan audit dan dari hasil audit itu baru LHP.
“Hari ini ada 11 yang menyerahkan karena ada tujuh yang sudah menyerahkan duluan. Salah satunya Kabupaten Muba. Ini yang paling spektakuler karena penyerahan laporannya tercepat se-Indonesia,” ungkap Alex Noerdin yang diamini oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Maman Abdul Rahman.
Mantan Bupati Muba dua periode ini juga menjelaskan, laporan keuangan Pemprov Sumsel sejak tiga tahun terakhir telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Sistem ini memiliki beberapa manfaat antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pengendalian fiskal, manajemen asset, akuntabilitas penyeriaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian untuk meningkatkan transparansi atas pendapatan dan biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah. Selain itu juga untuk memberikan gambaran posisi keuangan yang utuh dan informasi yang sebenarnya atas kewajiban pemerintah.
Di sela-sela kegiatan ini, Alex juga mengimbau dalam rangka menyongsong persiapan penyediaan infrastruktur kegiatan Asian Games 2018 dan mengingat keterbatasan waktu persiapan yang singkat maka diharapkan seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikelola dengan baik dan tidak menyalahi atau melanggar peraturan.
“Apabila dalam pelaksanaan ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah kiranya dapat berkonsultasi dengan Perwakilan BPKP dan Perwakilan BPK Provinsi Sumsel agar Pemprov Sumsel dapat terus menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dan tetap memperoleh opini WTP,” tutur Alex.
Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Maman Abdul Rahman mengatakan, BPK saat ini telah menerima semua LKPD. Kini sudah ada 11 kabupaten/kota yang menyerahkan laporan termasuk Provinsi Sumsel. Sedangkan tujuh lainnya telah menyerahkan laporan lebih awal pada Januari dan Februari. Masing-masing, yakni Kabupaten Muba, Kota Palembang, Prabumulih, Muaraenim, Musirawas, Pagaralam, dan Banyuasin.
“Deadline 31 Maret ini. Tidak ada lagi yang nyusul, Kabupaten Empatlawang dan OI mudah-mudahan sore ini sampai. BPK hanya menerima saja kalau tidak menyerahkan, yang kena sanksi bukan kami,” tegas dia.
Ia juga menambahkan, tahun lalu semua kabupaten/kota mendapat opini WTP kecuali Muratara. Namun untuk 2017, pihaknya belum bisa mempublikasikannya meski sebagian sudah dilakukan audit.
“Saya tidak boleh membocorkan. Yang pasti nanti di-publish,” singkat Maman.
Maman juga mengimbau agar semua kepala daerah agar menyampaikan dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu. Begitu juga laporan keuangan. Hal ini penting agar daerah bisa mendapatkan bonus yakni Dana Insentif Daerah (DID).
“Semua daerah yang dapat WTP dapat bonus itu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Harapan kita semua kabupaten/kota sesuai aturan,” tutup dia. #rio