Palembang, BP — PT Indo Citra Mandiri (ICM) telah menyerahkan revisi Amdal Lalin Hotel Ibis kepada Dinas Perhubungan (Diahub) Kota Palembang. Namun sayangnya, kapasitas parkir mobil tidak sesuai dengan hasil pengecekan Dishub.
Kepala Bidang Keselamatan Dishub Kota Palembang, Zulkifli mengatakan, pihak pembangun hotel milik Thamrin Group tersebut telah menyerahkan revisi Amdal Lalin beberapa waktu lalu. Namun dari keterangan kapasitas R4 (kendaraan roda empat) yang diajukan 86 kendaraan itu tidak sesuai.
“Berdasarkan gambar konstruksi yang diberikan ke dishub itu 86 kendaraan, tapi setelah dicek, kapasitas kendaraan roda empat hanya 56 kendaraan,” katanya usai melakukan rapat mengenai Hotel Ibis bersama instansi pemerintahan kota terkait, di DPRD Kota Palembang, Kamis (12/10).
Ia mengatakan, gambar konstruksi yang benar dan sesuai merupakan syarat keluarnya Amdal Lalin. Gambar tersebut harus disesuaikan oleh Dinas Pekwrjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Dishub tidak mau mengeluarkan rekomendasi itu karena masih kurang,” jelasnya.
Karena kekurangan lahan tersebut, lanjutnya, pihak Ibis berjanji akan mencari dan membeli lahan kosong di sekitar area tersebut untuk mencukupi kekurangan kapasitas 30 mobil lagi. “Jika memang sanggup mencari lahan, maka harus ada surat pernyataannya,” katanya.
Dikatakannya, sejak 5 September lalu, pihaknya meminta surat pernyataan dari pengembang yang diketahui oleh notaris Ibis, soal kesanggupan untuk mencukupi kekurangan lahan parkir untuk 30 kendaraan roda empat lagi. Jika Senin (16/10) PT ICM tidak memberikan surat itu, Dishub tidak akan memberikan rekomendasi lagi.
Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Endang Larasati Laila sari mengatakan, Senin depan pihaknya akan mengambil keputusan sebab hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pihak Hotel Ibis. Telah terbukti Amdal Lalin ditemui sejumlah kesalahan, seperti luas lahan yang tak sesuai juga kapasitas parkir yang tersedia.
“Senin depan harus ditindak, persoalan teknis IMB ini jelas ada pelanggaran dan kesalahan, tapi pemlot membiarkan, pekerja di Ibis masih bekerja, tidak ada ketegasan. Padahal ini kan menyangkut nama daerah,” jelasnya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palembang, Adi Apriliansyah menambahkan, kasus Ibis sudah cukup terang. Bahkan, masyarakat awam pun paham tindakan pembangun Ibis di luar batas. “Ini persoalan real, jangan dipolitisi, jangan hanya tajam pada PKL saja. Kita tunggu tindakan tegas pemkot,” terangnya.
Plt Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Ratu Dewa mengatakan, ia telah mengirim surat ke dinas terkait seperti Dishub, PUPR, DLHK juga Satpol PP. “Kami meminta progress revisi Hotel Ibis. Kami meminta dinas terkait menjelaskan progres Ibis ini melalui surat,” ujarnya.
Sementara itu terpisah, Kuasa Hukum PT SBA, Mulyadi mengatakan, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pt ICM Tahmrin Group sesuai UU No 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian pasal 46 setiap pemilik atau penguna bangunan gedung harus memenuhi ketentuan dalam UU dan melanggar dengan ancaman pidana paling lama tiga tahun dan denda 10 persen dari nilai bangunan jika karena mengakibatkan kerugian harta orang lain. #pit