Palembang, BP — Anggota Divisi Pelanggaran Bawaslu RI, Dr Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH, memastikan uang honorpanwas labupaten/kota naik hingga dua kali lipat dari sebelumnya.
“Kalau dibandingkan Pilgub 2013 lalu memang jauh angka kenaikannya. Selama ini hanya Rp2,.5 juta, sekarang naik dua kali lipat,” katanya usai menyampaikan paparan pada Konsolidasi Pengawasan Partisipatif penguatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Tahun 2018 di Hotel Horison Ultima Palembang, Sabtu (5/8).
Selain itu honor penyelenggara Pengawas PPS juga naik honornya dimana di 2013 tidak naik honornya apalagi semua TPS harus ada Pengawas PPS. Lalu honor PPL juga naik , staf sekretariat honornya juga naik .
“ Mereka kerjanya hanya 1 bulan, itu dari sisi biaya operasional , belum sewa kantornya semua peralatannya semuanya dan kegiatan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa , sosialisasi, karena memang strategi yang kita kedepankan ini khan strategi pencegahan, kayak kegiatan seperti ini membuat bahan-bahan sosialisasi itu butuh biaya yang besar, jadi kalau kita lihat angkanya aduh kok besar sekali tapi kalau lihat peritemnya itu kecil sekali,” katanya.
Sedangkan anggaran yang terbesar menurutnya ada di operasional pengawas pemilu sampai 60 persen.
“ Biaya operasional itu kantor, bayar listrik , bayar air, bayar honor, fasilitas kendaraan, bensin, perjalanan, lebur ada PNS untuk non PNS tidak ada biaya lembut,” katanya.
Selain itu pihaknya sudah membentuk peraturan untuk penanganan Paslon (pasangan calon) yang melakukan politik uang.
“Sejalan dengan diaturnya penanganan pelanggaran TSM dalam UU 10 Tahun 2016, untuk mengatur teknis penanganan dugaan pelanggaran TSM, Bawaslu RI membentuk Perbawaslu No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan atau menjanjikan uang dan/atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilgub bupati dan walikota,” katanya.
Namun demikian, kata Ratna, salah satu ketentuan menjadi polemik serta menghambat penanganan dugaan pelanggaran TSM pada Pemilu Tahun 2017 yakni ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perbawaslu No 13 Tahun 2016.
“Yang berbunyi dalam mencari kebenaran subtantif atas pelanggaran TSM yang dilaporkan, laporan dugaan pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara. Ini yang dilakukan BawasluRI,” kata Ratna.
Seiring dengan kebutuhan efektivitas penanganan pelanggaran TSM, saat ini Bawaslu RI melakukan perubahan (revisi) Pasal 27 ayat (2) Perbawaslu No 13 Tahun 2016.
“Salah satu pasal yang diubah ialah pasal 27 ayat (2) dengan rumusan perubahan dalam mencari kebenaran subtantif atas pelanggaran TSM yang dilaporkan. Laporan dugaan pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 hari sampai dengan hari pemungutan suara,” jelasnya.#osk