Palembang, BP
Bangunan bernama Republik Indonesia tercinta ini didirikan oleh para pendiri bangsa dengan gugus-gugus gagasan, apakah itu demokrasi, kemanusiaan, kesetaraan ataupun keadilan. Mereka mampu secara alamiah memikat dan mengikat kesetiaan orang per orang, kelompok, golongan, suku, ras dan agama yang berbeda-beda dalam mewujudkan Indonesia sebagai satu bangsa. Indonesia dibangun bukan dalam keseragaman tapi dalam keragaman atau kebhinekaan.
Kebhinekaan itu menjadi kekuatan dalam sejarah panjang Indonesia, baik dalam perjuangan merebut kemerdekaan, jaman orde lama, orde baru, orde reformasi maupun Indonesia masa depan. Keberagaman budaya, suku, ras dan agama di Indonesia tidak hanya menjadi berkah bagi Indonesia tapi juga menjadi contoh bagi negara-negara lain di belahan bumi ini sebagaimana apresiasi yang disampaikan oleh Presiden Interpol Madam Mireille Ballestrazzi dalam pidato pembukaan Sidang Umum Interpol ke-85 di Nusa Dua Bali tgl 7 November 2016.
“Kita patut berbangga dan berbesar hati karena kita mampu mengelola keberagaman itu menjadi kekuatan maha dahsyat dalam mewujudkan Indonesia yang modern, maju dan bermartabat sejajar dengan bangsa lain. Namun belakangan ini, kedamaian dan kerukunan kita sebagai bangsa yang majemuk sedang goyah karena berbagai faktor seperti isu agama, etnis, politis maupun hukum. Rasanya akan sangat bijak kalau kita ikut menyumbangkan pandangan dan gagasan untuk meneguhkan kembali pemahaman, kepekaan dan konsensus kita tentang kebhinekaan,” kata anggota DPD RI perwakilan Sumsel, Siska Marleni, SE, MSi, saat melakukan sosialisasi kelembagaan DPRD RI di Aula Stisipol Chandra Dimuka, Jumat (2/12).
Karena itu, kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk konkrit kesadaran bersama merajut kebudayaan yang berbeda-beda dalam satu bingkai yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apalagi menurutnya Sumsel sebagai sebuah provinsi memiliki kekayaan budaya yang bersumber dari multikulturalitas masyarakatnya. Selain melakukan kegiatan melalui Media Budaya, DPD RI juga berperan aktif dalam meredam situasi politik dan sosial di tanah air yang sedang memanas.
“Selain lewat pernyataan verbal pimpinan DPD RI, juga dibentuk Tim 10 yang bertugas mengkaji berbagai persoalan yang menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Hasil kajian tersebut akan disampaikan ke pemerintah dan DPR RI,” katanya.
Karena itu, sebagai bentuk keberpihakan DPD RI sebagai wakil pemerintah daerah, wilayah teritorial dan rakyat daerah. Jadi, DPD RI sebagai perekat persatuan dan kebhinekaan Indonesia.
“Semoga serangkaian kegiatan yang telah direncanakan panitia betul-betul dapat meneguhkan kembali kebudayaan sebagai inti keberagaman karena kebudayaan pada dasarnya senantiasa memancarkan keindahan dari perbedaan, bukan dari keseragaman. Kita semua di sini tentu ingin merenungi kebhinekaan pada tataran praktik-praktik kebudayaan kita, yang memang sudah seharusnya menjadi sumber bagi kearifan dalam mengelola kehidupan bersama kita, baik ekonomi maupun politik,” katanya.
Sedangkan budayawan Sumsel Mario Andra Martik mengapresiasi kegiatan tersebut.
“Budaya menjadi perekat dalam menyatukan NKRI, jadi mari pemuda Indonesia , lestarikan budaya daerah kita masing-masing yang akan menjadi bingkai NKRI,” katanya.
Oosk