Alex Noerdin Terima DIPA

Jakarta, BP

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, Senin (14/12), menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Bambang S Brojonegoro, atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, untuk Kementerian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.  Penyerahan DIPA dilakukan pada pertengahan bulan dimaksudkan agar pencairan bisa tepat waktu dan akan berdampak bagi perekonomian Indonesia.

“Penyerahan DIPA ini merupakan keinginan kuat agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, dan memberikan dampak untuk perekonomian kita,” ungkap Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta.

Selanjutnya Presiden berharap agar semua kegiatan tahun 2016 yang sudah direncanakan dapat dimulai pada bulan Januari.  “saya minta berbagai kegiatan yang direncankan tahun 2016 dapat segera dimulai, Januari dimulai, jangan sampai terlambat,karena kalau mundur akan terjadi kontraksi ekonomi,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga meminta penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun, pola kerja yang sifatnya business as usual agar ditinggalkan, cari terobosan baru dan pangkas semua administrasi, prosudural dan birokrasi yang berbelit-belit.

“Ada empat puluh dua ribu peraturan berupa PP, kepres, dan peraturan menteri dan lain-lain yang membuat ruwet sudah saya perintahkan potong separuh,” jelas Jokowi.

Jokowi berharap agar semua bisa lincah dan cepat agar penyerapan anggaran dapat bermanfaat dan tepat sasaran dan bermanfaat buat rakyat. Para menteri, Lembaga, para gubernur bupati dan walikota agar paham betul ke mana alokasi dana itu dikeluarkan karena ini uang rakyat dan menjadi tanggung jawab kita semua.

Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, total APBN 2016 bernilai Rp2.095,7 triliun atau meningkat cukup tinggi dibandingkan APBN Perubahan 2015. Dari total tersebut distribusi 37,4% atau sekitar Rp784,1 triliun dialokasikan melalui Kementerian Lembaga (KL).

Kemudian sebanyak 36,7% atau Rp770,2 triliun ditransfer ke daerah dan dana desa. Di samping itu ada Rp541,4 triliun dana untuk belanja non-KL yang akan disalurkan oleh Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menambahkan, alokasi untuk transfer ke daerah meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan bentuk pembangunan Indonesia dari pinggiran.

“Tahun 2016 alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa meningkat signifikan. Bagaimana semangat kita membangun Indonesia dari pinggiran,” ujarnya.