Home / Tag Archives: dpr (page 6)

Tag Archives: dpr

DPR Diharapkan Dukung Terbitnya Perdasus Papua

Jakarta, BP–Senator asal Papua Mervin Komber menegaskan, dana otonomi khusus (Otsus) yang digelontorkan ke Papua dan Papua Barat sekitar Rp 105 triliun (2002 – 2020). Jumlah itu diharapkan bisa mengangkat pendidikan dan kesejahteraan rakyat Papua. ...

DPD RI Peroleh JDIH Peringkat Terbaik II Tingkat Lembaga Negara

Jakarta, BP–Sekretariat Jenderal DPD RI meraih penghargaan terbaik II untuk tingkat lembaga negara se-Indonesia pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2019 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM di Swiss-Bell Hotel (10/9). Pemberian ...

Kasus Papua Bisa Diselesaikan Dengan Pendekatan Budaya

Jakarta, BP–Anggota DPD RI   Mervin Komber gera diselesaikan   di Malang dan Surabaya. Pemerintah pusat pun tidak perlu mengirimkan pasukan keamanan ke Papua. “Masalahnya diawali dari Surabaya dan Malang. Mestinya kasusnya berhenti di situ saja, bila ...

Elit Politik Harus Bertanggung Jawab Terhadap Bangsa

Jakarta, BP–Anggota DPR Mardani Ali Sera menegaskan,  kualitas sumber daya manusia (SDM) masih lemah sedangkan  peningkatan ekonomi belum menggembirakan setelah  74 tahun Indonesia merdeka. Elit politik merupakan dalang dari kelemahan tersebut. “Untuk mengukur sebuah negara ...

Menteri Muda di Kabinet Jokowi Masih Sebatas Wacana

Jakarta, BP–Anggota DPR Abdul Kadir Karding menegaskan,   soal menteri muda yang sedang diwacanakan dalam Kabinet Indonesia Kerja (KIK) pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin 2019 – 2024 merupakan sosok  pekerja keras, energik, tanggap dan responsif terhadap ...

RUU Pertanahan Untuk Kepentingan Rakyat

Jakarta, BP–Ketua Panja RUU Pertanahan DPR RI Herman Khaeron menegaskan, RUU bertujuan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jika sekelompok orang menguasai jutaan hektar tanah, secara perlahan akan dikurangi. Misalkan, dari 120 ribu hektar tambang ...

Jangan Tergesa-gesa Sahkan RUU Pertanahan

Jakarta, BP–Anggota DPR Henry Yosodiningrat menjelaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan harus ada,  karena akan menjadi payung hukum bagi seluruh rakyat. “RUU Pertanahan penting  karena  banyak masalah yang dihadapi. Antara rakyat dengan negara, rakyat dengan swasta, dan  500 lebih UU ...

Pimpinan Komisi XI Dilaporkan ke MKD

Jakarta, BP–Ketua Bidang Hukum Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia ( KP3-I)  Reinhard Pasaribu mengatakan, terdapat kejanggalan dalam proses seleksi calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan Komisi XI DPR RI beberapa hari lalu, ...