Palembang, BP- Reses anggota DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang tahap II di gelar di aula Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Sumsel, Selasa (5/9).
Reses dipimpin Koordinator Hj RA Anita Noeringhati didampingi anggota DPRD Sumsel Dapil 1 kota Palembang Mgs Syaiful Padli, Kartak Sas, Chairul S Matdiah, Prima Salam , Yudha Rinaldi.
Juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan (Kadinskes) Sumsel Dr. H. Trisnawarman, M.Kes, SpKKLP dan pimpinan Puskesmas yang ada di kota Palembang .
Menurut Anita, pihaknya reses ke sini untuk menindaklanjuti program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang dianggarkan di Anggaran Biaya Tambahan (ABT) terkait penanganan stunting dan ini harus terus di dorong.
“ Kalau tidak salah waktu kami reses awal tahun tadi kita mendapatkan laporan bahwa stunting di SU 1 dan SU II masih cukup tinggi sehingga kami dari DPRD Sumsel membantu bagaimana untuk penurunan stunting itu harus ada peningkatan program kesehatannya,” kata Ketua DPRD Sumsel ini.
Sehingga menurutnya dalam ABT tahun 2023 pihaknya mengangarkan untuk penurunan stunting namun tidak bisa terserap semua.
“ Kalau tidak salah anggarannya cukup besar yang akan diberikan kepada seluruh puskesmas baik di desa maupun di kelurahan , jadi waktu kemarin anggarannya cukup besar, satu desa dianggarkan Rp20 juta pertahun, sementara untuk kelurahan Rp25 juta pertahun, namun ternyata untuk ABT ini tidak bisa terserap sehingga serapannya hanya sedikit sekali,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini berharap tahun 2024 untuk peningkatan anggaran penurunan stunting harus dinaikkan lagi, karena Provinsi Sumsel sudah menganggarkan untuk mencapai UHC di beberapa kabupaten untuk Sumsel bisa tercover semua untuk kembali merasakan nikmatnya berobat gratis.
“ Dengan kabupaten kota yang sudah UHC masyarakat yang tidak mampu bisa tercover semua , saya juga minta masukan puskesmas bagaimana kalau ada masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS namun masyarakat tidak mampu, bagaimana penangananya khususnya di kota Palembang dan kabarnya sudah UHC , kalau sudah UHC maka masyarakat tidak mampu bisa berobat secara gratis dalam artinya kartu BPJSnya bisa di urus setelah pasien diterima puskesmas, ini menjadi target kita untuk meminta informasi dari Puskesmas di kota Palembang ,” katanya.
Pihaknya berharap untuk ibu dan anak terus ditingkatkan terkait posyandu juga mendapatkan perhatian dari Dinkes Provinsi melalui puskesmas ataupun Dinas Kesehatan kota dan kabupaten.
“ Kami mendapatkan keluhan dari pengurus posyandu untuk tambahan makanan saja itu tidak mendapatkan support dari pemerintah, kemarin kami juga meminta Dinkes Sumsel untuk memberikan bantuan posyandu tambahan makanan untuk anak-anak balita maupun lansia,” katanya.
Karena menurut politisi Partai Golkar ini untuk penanganan stunting ini mulai dari ibu hamil sampai ke gizi anak dibawah lima tahun.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinskes) Sumsel Dr. H. Trisnawarman, M.Kes, SpKKLP mengatakan, kalau provinsi Sumsel masih di hadapkan pada permasalahan tingginya angka stunting berdasarkan hasil survey SSGI tahun 2021 yang dilaksanakan Kementrian Kesehatan RI.
“Untuk stunting di Sumsel mencapai 24,8 pada saat itu pada tahun 2022 berdasarkan hasil survey SSGI turun menjadi 18,6 turun pesat 6,2 point, sehingga Sumsel berada dibawah angka nasional 21.6 persen namun belum mencapai target pada tahun 2024 sebanyak 14 persen, ini yang harus kita,” katanya.
Stunting menurutnya menjadi perhatian serius dari pemerintah sesuai komitmen nasional memutuskan dimana pencegahan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui singkronisasi program-program nasional lokal dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Acara diakhiri dengan dialog , salah satu dialog dengan kepala puskesmas di kota Palembang terungkap kalau bantuan tambahan makanan yang diberikan kepada anak yang stunting tapi juga keluarganya juga harus diurus.#udi