Bawaslu Sumsel : “Politik Identitas Bisa Jadi Komoditi Politik Peserta Pemilu dan Pilkada Tahun 2024”

53
Fokus Group Discussion (FGD)  dengan tema Peran  Tokoh Agama  Dalam Mencegah  Berkembangnya Politik Identitas Untuk Mensukseskan Pemilu 2024 di  wilayah Provinsi Sumsel , Kamis (22/6) di Hotel Sintesa Peninsula Palembang yang diselenggarakan oleh Polda Sumsel. (BP/udi)

Palembang, BP- Saat pemilu 2024 saat ini politik sara dan politik  identitas akan tumbuh subur, popularisme identitas agama sangat tinggi itu hal tersebut dimulai tahu 2017 saat Pilkada DKI Jakarta

“Di Sumsel ini itu masih minim dan belum terjadi , karena Sumsel terkenal dengan zero konflik , Tapi pada musim pemilu ini terkait politik identitas bisa menjadi komoditi politik bagi para peserta pilkada atau pemilu tahun 2024 untuk meraih kepentingan politik tanpa mengeluarkan materi atau uang ,” kata pimpinan Bawaslu Sumatera Selatan (Sumsel) Kurniawan saat menjadi narasumber dalam Fokus Group Discussion (FGD)  dengan tema Peran  Tokoh Agama  Dalam Mencegah  Berkembangnya Politik Identitas Untuk Mensukseskan Pemilu 2024 di  wilayah Provinsi Sumsel , Kamis (22/6) di Hotel Sintesa Peninsula Palembang yang diselenggarakan oleh Polda Sumsel.

Baca Juga:  “Revitalisasi Bangunan Tua di Palembang Lalui Proses Yang Benar Tapi Pelaksanaan Beda Dengan Hasil Rekomendasi Ahli”

Kurniawan menegaskan yang namanya kampanye memiliki syarat-syarat seperti terjadwal  termasuk tatap muka termasuk kampanye terjadwal dan diatur dalam aturan.

“Kalau shalat jumat ada muatan kampanye itu susah kita menindaknya , kalau kapasitas hari itu sebagai khotib  namun dalam isi kotbahnya  ada muatan –muatan kampanye dan politik praktis, ketika kita mau memindak apakah itu masuk ranah pemilu atau pidana umum , itu yang kadang kita terkendala,” katanya.

Baca Juga:  Hj RA Anita Noeringhati Berikan Bantuan  Untuk Sulna, Qoriah Tuna Netra

Dia menegaskan yang bisa  berkampanye mereka-mereka yang masuk dalam tim kampanye dan terdata.

“ Ketika dia bukan siapa-siapa  tidak bisa kita bertindak tapi dia sudah masuk tim kampanye atau petugas kampanye itu bisa ditindak oleh Bawaslu, “ katanya.

Sekretaris Umum MUI Sumsel KH Ayik Farid Alydrus menjelaskan identitas politik tidak bisa hilang dan masih ada, tergantung bagaimana kita menjaga politik  identitas tersebut

“Dan ukuwah Islamiah adalah suatu keniscayaan dan harus dilaksanakan karena sadar atau tidak sadar memang ada sedikit perbedaan dalam umat Islam, perbedaaan itu harus di jaga ukuwahnya,” katanya.

Baca Juga:  Belajar Menjaga Toleransi Beragama dari Sebuah Film

Sedangkan Anggota KPU Sumsel Hendri Almawijaya berharap pemilu dilaksanakan secara kredibel dan pemilu ini berinegritas namun tidak cukup peran KPU Sumsel saja namun peran serta masyarakat yang punya peran penting dalam suksesnya Pemilu 2024 .

Selain itu dia berharap masyarakat juga bijak dalam bermedsos dan jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya.#udi

Komentar Anda
Loading...