Ultimate magazine theme for WordPress.

Mantan Kadispenda OKU dan Bendahara Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Upah Pungut PBB P3

Baturaja, BP – Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah OKU (Kadispenda OKU) Fahmiyudin dan Bendahara Saipul ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri OKU.

Penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor print-548/L.6.13/Fd.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama tersangka Fahmiyudin selaku mantan Kadispenda OKU. Sedangkan Saipul selaku Bendahara Dispenda OKU penetapan tersangka berdasarkan nomor print-547/L.6.13/Fd.1/05/2022 tanggal 23 Mei 2022.
Kedua tersangka langsung ditahan oleh Kejaksaan Negeri OKU, di rutan Baturaja pada Selasa (24/5/2022), terkait kasus tindak pidana korupsi biaya Pemungutan Retribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBB P3) Tahun 2015.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU Asnath Anytha Idatua Hutagalung, saat menyampaikan konferensi pers mengatakan bahwa Kejari OKU melalui Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus telah menemukan adanya dua alat bukti atas dugaan tindak pidana korupsi dalam biaya pemungutan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBB P3) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Tahun 2015.

Baca Juga:  90 Persen Peserta Pilkada 2018 Calon Tersangka Korupsi

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang di lakukan BPKP Perwakilan Sumsel dijelaskan oleh Kajari bahwa ditemukan kerugian negara dengan jumlah kerugian Rp.2.051.311.801.

Menurut Kajari OKU yang dijadikan dasar untuk melakukan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor P3 sebagai insentif adalah Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 973/448/F.1.2/XXVIII/2013 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan yang ditanda tangani oleh Yulius Nawawi selaku Bupati OKU.

Baca Juga:  Sapu Bersih Premanisme, Polda Bentuk Tim

Dan juga surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu nomor : 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Khusus Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan 2007 dan tanggal 25 Juni 2007 dan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor 973/13/F.1.2/XVII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan tanggal Khusus Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan yang ditandatangani oleh Eddy Yusuf, sebagai Bupati OKU saat itu.

Kajari OKU menjelaskan bahwa kegiatan pemungutan PBB P3 bukanlah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah melainkan kewenangan dari Dirjen pajak hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan juga Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.04/ 2000 tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Baca Juga:  Kapolda Lantik Heru Agung Jabat Direktur Narkoba Polda Sumsel

“Meskipun demikian tersangka Fahmiyudin dan tersangka Saipul tetap membagikan anggaran biaya pemungutan sebagaimana dalam DPPA nomor 1.200601000051 dan masuk sebagai item belanja tidak langsung senilai Rp.2.990.890.165 dengan judul item sebagai biaya pemungutan PBB sektor P3 sebagai insentif untuk pejabat eselon II, III dan IV yang ada di lingkungan Dispenda OKU, ASN dan Honorer Dispenda OKU padahal terdakwa mengetahui bahwa pembagian anggaran tersebut tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan,” pungkas Kajari OKU. #yan

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...