Ultimate magazine theme for WordPress.

Polemik Pengangkatan Pj Bupati Muba, Ini Pandangan Dr Rahidin  H.Anang, MS , Pakar Komunikasi Politik Sumsel

Dr.H.Rahidin H.Anang.,MS .(BP/DUDY OSKANDAR)

Palembang, BP- Polemik  terkait pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) ditanggapi oleh pakar komunikasi politik dosen ilmu komunikasi Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus sebagai tokoh masyarakat Muba,  Dr.H.Rahidin H.Anang.,MS .

 

Menurut Rahidin, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) apakah tidak mau melantik atau hanya memberikan Plh kepada penjabat pasca Plt Bupati Muba Beni Hernedi , dinilai polemik yang sangat luar biasa.

“ Setelah saya mengkaji dan melihat undang-undang  ternyata memang penjabat bupati itu disyaratkan pernah menduduki jabatan struktural pada eselon II dengan pangkat sekurang-kurangnya 4 B, dan selama tiga tahun berakhir memiliki kinerja yang baik, penjabat bupati ditetapkan oleh presiden , ternyata penjabat ditetapkan oleh presiden  atas usul gubernur dari kabupaten yang bersangkutan dan pertimbangan DPRD setempat, kalau lihat undang-undang ini ada benarnya gubernur Sumsel apakah tidak mau melantik atau menunda ternyata dia punya wewenang artinya penjabat bupati Muba itu harus mendapat rekomendasi dari Gubernur Sumsel,” katanya, Selasa (24/5).

Rumor kedua menurutnya yang mengatakan, Gubernur tidak mau melantik dan hanya menyerahkan SK Plh ternyata kita tidak tahu apa isi sesungguhnya kasus yang terjadi yang menjadi polemik persoalan Penjabat  Bupati Muba .

Baca Juga:  Anggaran Infrastruktur Sumsel Belum Ada Pengalihan Untuk Pandemi Covid-19

“ Maka dari itu saya melihat, yang paling penting dalam konteks saat ini, pak gubernur harus memegang teguh UU No 10 tahun 2016 dan beliau juga harus mengusulkan orang-orang yang memang memenuhi persyaratan dari diinginkan undang-undang  dan tidak boleh mengedepankan namanya KKN , usulkan oleh Gubernur orang yang layak, pantas, cocok ,yang layak menjabat sebagai penjabat Bupati Muba,” katanya.

Kebijakan Gubernur Sumsel tersebut yang tidak mau melantik seandainya keluarnya nama penjabat Bupati Muba ini tanpa rekomendasi gubernur menurutnya merupakan satu hal yang wajar karena gubernur tidak merekomendasikan itu , artinya bertentangan dengan undang-undang.

“ Memang ada klausulnya Mendagri itu tetap boleh menentapkan penjabat bupati atau walikota artinya gubernur punya wewenang dan hak untuk mempertanyakan ini, kalau kita lihat dari aturan main yang ada,” katanya.

Baca Juga:  Bawaslu Sumsel Ingatkan Plt Jaga Netralitas

Persoalannya sekarang menurut Rahidin , apakah tetap mempertahankan UU No 10 tahun 2016 bahwa penjabat bupati Muba itu harus atas rekomedasi Gubernur Sumsel  dari kabupaten yang bersangkutan , dari pertimbangan DPRD Muba.

“ Saya kira ini suatu perjuangan yang luar biasa dan jangan sampai kawan-kawan mengangkangi aturan, kita punya aturan lho , saya memberikan saran pada Gubernur Sumsel, salah satu contoh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi berani tidak melantik Pj Bupati yang bukan rekomendasi dari gubernur, kenapa kita tidak berani, makanya saya kira ini menyangkut masalah sikap, kalau memang pak Gubernur tidak mau melantik atau ada pertimbangan lain setelah saya mengkaji beberapa peraturan yang berlaku , wajar ternyata Gubernur Sumsel H Herman Deru, punya hak untuk merekomendasi, siapa yang pantas untuk menjabat penjabat Bupati Muba,” katanya.

Selain itu pertimbangan dalam penjabat bupati dan walikota  menurutnya gubernur lebih banyak tahu SDM yang ada di daerah.

Baca Juga:  Baylen Gelar Lomba Vlog Berhadiah 10 Juta

“ Saya lebih yakin gubernur  untuk mengusulkan orang-orang yang tepat, yang pantas, yang layak ,yang memiliki kualitas karena dia adalah Gubernur di Sumatera Selatan, dia wajar mengusulkan orang yang betul-betul  layak , pantas, cocok yang memenuhi persyaratan untuk menjabat penjabat bupati maupun walikota dengan catatan gubernur menghindari persoalan-persoalan yang namanya KKN,” katanya.

Terpenting adalah menurutnya bagaimana Gubernur Sumsel bisa berkomunikasi yang baik dengan Mendagri,  sehingga kejadian di Sulawesi Tenggara dimana Gubernur tidak mau melantik penjabat bupati yang di tunjuk Mendagri tidak akan terjadi di Sumsel.

“ Artinya pak gubernur diskusi , sharing dengan  Mendagri wajar-wajar saja , kita harus membuka diri dong, jangan ego yang kita kedepankan , baik Mendagri dan pak Gubernur saya kira ini untuk kepentingan kabupaten , demi kepentingan walikota, demi kepentingan persatuan bangsa dan negara ini, jangan kita cederai , karena ini ada aturan,”katanya.#osk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...