Ultimate magazine theme for WordPress.

Ada Defisit di APBD Sumsel 2021?, Ini Komentar Ketua DPRD Sumsel

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna  ke 48 dengan agenda  Penyampaian Pidato  Pengantar Laporan Keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumsel tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna sementara lantai III DPRD Sumsel, Senin (11/4).(BP/Dudy Oskandar)

Palembang, BP- Mengenai adanya Defisit sebesar minus Rp 449.439.016.312,22  atau sebesar 73,77 persen dari target sebesar minus Rp. 609.233.322.485,00 dari APBD Sumsel 2021  sebelum diaudit oleh BPK dalam APBD Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun Anggaran (TA) 2021, Ditanggapi DPRD Sumsel.

 

“Soal defisit  kita belum terlihat seperti apa,  tapi hanya garis besarnya saja .Tapi pada tanggal 25 kita akan laporkan secara rinci temuan –temuan di pansus I, II, III, IV dan V  dan akan diketahui secara detail, mana saja dan karena ada,” kata Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati usai rapat paripurna  ke 48 dengan agenda  Penyampaian Pidato  Pengantar Laporan Keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumsel tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna sementara lantai III DPRD Sumsel, Senin (11/4).

 

Menurut politisi Partai Golkar ini pihaknya mengapresiasi  atas  prestasi Pemprov Sumsel selama satu tahun kemarin dimana ada 92 penghargaan, pihaknya memberikan apresiasi .

 

Dia mengakui di APBD  2021  ada silpa dan dilaporkan nanti secara terinci di  pansus yang sudah dibentuk.

 

Gubernur Sumsel H Herman Deru  menilai rapat kali ini merupakan suatu kewajiban setiap kepala daerah untuk menyampaikan laporan  keterangan pertanggungjawaban disetiap akhir tahun anggaran sebelum memulai anggaran berikutnya.

 

“Diberi waktu tiga bulan  dan saya sudah sampaikan progres , prestasi  yang tadi sudah di sampaikan dalam setahun ini ada  63 penghargaan diberbagai bidang dan persoalan-progres  mengenai progres pembangunan infastruktur namun ada yang masih  defisit keuangannya yang kita tutupi di tahun 2022,” katanya usai rapat paripurna  ke 48 dengan agenda  Penyampaian Pidato  Pengantar Laporan Keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumsel tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna sementara lantai III DPRD Sumsel, Senin (11/4).

Baca Juga:  Siska Marleni : Perbedaan Pilihan, Perwujudan Aspirasi dan Hak Politik

 

Mengenai serapan anggaran di setiap OPD menurutnya sudah maksimal.

 

“ Sudah maksimallah itu sampe ada yang defisit, karena maksimallah itu, sudah maksud , jadi apa yang dikhawatirkan  kemarin ternyata tidak terjadi, alhamdulilah pada pandemi Covid-19 masih ada  kemarin dua tahun itu jatah pembangunan kita ,” katanya.

 

Sebelumnya DPRD Sumsel menggelar rapat paripurna  ke 48 dengan agenda  Penyampaian Pidato  Pengantar Laporan Keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumsel tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna sementara lantai III DPRD Sumsel, Senin (11/4).

Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan Muchendi Mahzareki.

Hadir Gubernur Sumsel H Herman Deru dan jajaran OPD dan dinas terkait, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH, perwakilan TNI dan para undangan.

 

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, berdasarkan data yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Februari 2021, target Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel sebesar Rp.10.800.944.019.387,00  terealisasi sebesar Rp. 9.611.291.244.667,17 atau 88,99 persen.

Baca Juga:  Dompet Dhuafa Sumsel Mulai Salurkan 646 Paket Sembako & Pangan BI, Buat Guru Honorer

 

Pendapatan tersebut berasal dari  realisasi :

 

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.865.463.033.085,17

atau 81,43 persen dari target Rp. 4.747.088.053.007,00.

 

  1. Pendapatan transfer sebesar Rp. 5.712.683.072.712,00 atau 95,06 persen dari target Rp. 6.009.694.627.380,00

 

 

  1. Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 33.145.138.870,00 atau 75,05 persen dari target Rp. 44.161.339.000.00.

 

Selanjutnya, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. 10.060.730.260.979,40 atau 88,17 persen dari target sebesar Rp. 11.410.177.341.872,00 .

 

Dimana belanja terdiri atas :

 

  1. Belanja Operasi, terealisasi Rp. 5.365.031.503.749,49 atau 92,02 persen dari target sebesar Rp. 5.830.058.901.452,00

 

  1. Belanja Modal terealisasi Rp. 1.836.834.114.021,94 atau 83,82 persen dari target Rp. 2.191.283.655.818,00

 

  1. Belanja Tidak Terduga terealisasi Rp. 14.055.098.162,00 atau 93,70 persen dari target sebesar Rp.15.000.000.000,00

 

  1. Belanja Transfer terealisasi Rp. 2.844.809.545.045,96 atau sebesar 84,32 persen dari target sebesar Rp. 3.373.834.784.602,00

 

  1. Surplus/(Defisit) sebesar minus Rp 449.439.016.312,22 atau sebesar 73,77 persen dari target sebesar minus Rp. 609.233.322.485,00

 

Sedangkan dari sisi Pembiayaan Daerah, maka Penerimaan Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar Rp. 615.159.551.422,81 atau 86,45 persen dari target sebesar Rp. 711.643.322.485,00 .

Baca Juga:  DPR Minta Pengiriman Buruh ke Arab Saudi Dihentikan

 

Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar Rp. 86.000.000.000 atau 83,98 persen dari target sebesar Rp. 102.410.000.000,00 .

 

Terdapat sisa Lebih pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 79.720.535.110,59

Selain bersumber Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan, Pembangunan di Sumsel juga dilaksanakan bersumber Dana APBN, salah satunya Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Selatan total realisasi per Desember 2021 sebesar Rp. 239.740.669.180.000 atau 96,39 persen dari total anggaran sebesar Rp. 248.719.441.000.

 

“Selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang LKPJ Tahun Anggaran 2021, telah kami sampaikan kepada Anggota Dewan Yang Terhormat dokumen lengkap dan terperinci mengenai Buku Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021,” kata Gubernur.

 

Pihaknya memohon dukungan dan kerjasama semuanya  agar pencapaian Pembangunan Sumatera Selatan periode Tahun 2019-2023 dengan tekad Bersatu Sumsel Maju untuk mencapai visi Sumsel Maju untuk Semua dapat diraih bersama.

 

Rapat paripurna dilanjutkan dengan pembentukan lima panitia khusus (Pansus) lalu dilanjutkan penandatanganan penetapan pansus oleh Ketua DPRD Sumsel didampingi Gubernur Sumsel.

 

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengharapkan pansus dalam menjalankan tugas dan pembahasannya dengan mitra dan instansi terkait dari tanggal 12 sampai 22 April 2022 mendatang.#osk

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...