Ultimate magazine theme for WordPress.

Tarif PPN Naik 1 Persen Ini  Respons Anggota Komisi XI DPR RI

Politisi asal Sumatera Selatan (Sumsel) , Fauzi H Amro M,Si (BP/IST)

Palembang,BP – Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 menjadi 11 persen, direspons anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro. Menurutnya, kebijakan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mulai efektif dilaksanakan 1 April 2022.

“Itu adalah keputusan politik, setelah melalui proses kompromi antara Pemerintah dengan DPR-RI lintas fraksi di Komisi XI waktu pembahasan RUU HPP,” katanya, Selasa (5/4).

Dia merinci, Waktu itu pemerintah mengusulkan kenaikan PPN 12 persen, tapi setelah melalui proses diskusi panjang, akhirnya disepakati keputusan moderat yakni 11 persen.

“Fraksi Nasdem saat itu berupaya bertahan agar tidak ada kenaikan PPN, mengingat ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi COVID-19, sehingga kami menyarankan tidak dinaikan,” urainya.

Baca Juga:  Pipa Gas Meledak dan Semburkan Api di Palembang, Warga Panik Berhamburan

Akan tetapi, beber dia, penyusunan Undang-Undang ada proses politik dan kompromi di dalamnya agar klausul tersebut bisa disepakati, akhirnya antara pemerintah dan DPR menyepakati keputusan moderat atau titik temunya PPN naik 1 persen, dari 10 naik jadi 11 persen,” bebernya.

“Kami berharap Pemerintah sebelum memugut PPN 11 persen perlu melakukan soasilisasi yang massif mengenai kebijakan tersebut dan UU HPP secara umum,” jelasnya.

Selain itu UU itu perlu ditindak lanjuti dengan penerbitan Juklak/Juknis melalui PP atau KMK/PMK atas UU HPP, untuk mendefinisikan secara detail atas bahan pokok dan penting untuk perubahan atau penambahan jenis barang kebutuhan pokok dan penting yang saat ini tidak/belum dikenakan PPN 11 persen, supaya masyarakat tidak kaget.

Baca Juga:  TK Angkasa Lanud SMH Adu Kreatifitas Lomba Mewarnai Kedirgantaraan

 

Dia menambahkan, pemerintah juga perlu lebih arif dan bijkasana dalam menerapkan kebijakan UU, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat Pandemi COVId-19, terlebih belakangan ini harga barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, BBM mengalami kenaikan

“Kalau PPN 11 % dipaksakan dipungut pasti akan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, pemerintah tidak terlalu memaksakan penerapan UU tersebut mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat COVID-19, “pungkasnya.

Baca Juga:  Sidak Komisi II DPRD Sumsel ke Gudang Bulog Palembang, Temukan Ribuan Ton Stok Raskin Tahun 2019 Belum Terdistribusikan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, kenaikan PPN sebesar 1 persen itu berada di bawah rata-rata PPN dunia. Menurutnya, rata-rata PPN di seluruh dunia ada di level 15 pesen.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyebut bahwa kenaikan tarif PPN dari 10 persen ke 11 persen sejak 1 April 2022 sudah sesuai dengan amanat dalam Undang Undang No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurutnya, undang-undang itu sudah dibahas sejak tahun lalu dan resmi diundangkan pada Oktober 2021.#osk

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...