Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil Sumsel II kota Palembang  Reses Ke Pasar Kuto

Palembang, BP- Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil Sumsel II kota Palembang menggelar reses di Pasar Kuto, Palembang, Rabu (23/3).

Reses di pimpin Dr H Budiarto Marsul  SE Msi (Partai Gerindra) didampingi M Yansuri Sip  (Partai Golkar),  Ir H Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), Antoni Yuzar SH MH (PKB),   HM Anwar Al Syadat Ssi, Msi (PKS), Tamtama Tanjung (Partai Demokrat), H Nopianto S Sos MM (Partai Nasdem).

Turut hadir Lurah Kuto Batu, Kecamatan IT  III   Kalsum Sip Msi, dan perwakilan RT dan warga setempat, General Manager PT Ganda Tahta Prima (GTP), Budi Sulistiyani.

Ketua Rt 14 , Soleh meminta pemerintah memperhatikan nasib Pasar Kuto.

“ Tolong diperhatikan Pasar kami pak, kondisinya semerawut , kami ingin pasar kami ini diperhatikan pak,” kata Soleh.

Selain itu Soleh meminta soal jalan depan Pasar Kuto yang langganan macet, sampah menumpuk depan Pasar Kuto hingga lantai II Pasar Kuto yang kosong juga mendapatkan perhatian pemerintah.

General Manager PT Ganda Tahta Prima (GTP), Budi Sulistiyani menjelaskan kalau memang harus ada penyelesaian dari pihak Pemerintah Kota Palembang sendiri maupun dari Perumda  Pasar Palembang  Jaya terkait Pasar Kuto,  karena soal Pasar Kuto ini baru masuk tahap penyelesaian kesepakatan kerjasama tersebut antara PT GTP dan Pemkot Palembang.

“Untuk masalah sampah , dimana tempat pembuangan sampah depan sebalah kanan Pasar Kuto sebenarnya peruntukannya untuk sampah pedagang sampah dan kita sudah mengupayakan melalui tim kebersihan dari membersihkan pasar, dari  setelah pasar tutup jam 13,00 sampai  sore dan diambil oleh dua unit mobil dump truk  tiap hari dari Dinas Kebersihan Kota  tetapi karena tempatnya terbuka, setiap kali  sampah diambil jam 21.00 sampai jam 23,00 malam penuh kembali oleh sampah dari masyarakat sekitar m bahkan dari daerah-daerah Jalan Veteran kemudian Jalan Perintis Kemerdekaan banyak  membuang sampah di depan Pasar Kuto,” katanya.

Untuk itu pihaknya sudah berkerjasama dengan pihak Polsek IT II  untuk melakukan investigasi mengenai masalah sampah tersebut.

“ Karena dengan adanya masalah tersebut otomatis mengganggu kenyamanan warga  dan sudah kita sampaikan dalam rapat bersama Polsek IT II, kita ingin itu  dihentikan , yang membuangnya siapa, dicarikan jalan keluar , kemungkinan dibuat tempat sampah tertutup dan berbayar tetapi itu kita lakukan setelah mediasi para pihak,” katanya.

Untuk kemacetan jalan depan Pasar Kuto menjadi domain Dinas Perhubungan.

“Untuk proses pembangunan Pasar Kuto sendiri untuk saat ini  kami hanya melakukan pembersihan dan maitance dan perbaikan seperti atap dan juga perbaikan drainase  tapi untuk pembangunan keseluruhan  seperti tertuang dalam perjanjian BOT antara  PT GTP Prumda Pasar Palembang Jaya belum bisa dilakukan karena kerjasama tersebut masih ditinjau ulang kemudian masih masa evaluasi oleh Walikota Palembang untuk ditentukan kedepannya, “ katanya.

Pihaknya juga setiap hari memungut retribusi pasar Rp11. 000 perkacis dan pihaknya melakukan penyetoran PAD ke Pemkot Palembang  Perumda Pasar Palembang Jaya setiap bulannya sesuai perjanjian.

Pertanyaan lain diajukan Ketua RT 03 Azhari mengenai pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang langsung ke Dukcapil.

“ Kami Rt nih macem kecolongan  kalau dulu pembuatan KK ke Kelurahan dulu, baru ke Kecamatan  , sekarang warga banyak langsung ngurus ke Dukcapil,” katanya.

Atas pertanyaan warga tersebut di jawab oleh Tamtama Tanjung yang nanti akan menanyakan langsung ke Dukcapil  yang seharusnya pengurusan KK harus ada surat pengantar dari Ketua RT.

Sedangkan M Yansuri Sip  mengatakan atas keluhan mengenai pasar Kuto  pihaknya akan menindaklanjutinya dengan pihak Perumda Pasar Palembang Jaya.

“ Kalau terhadang dengan Pemerintah Kota Palembang kami akan melaporkan ke walikota langsung dan ketemu walikota langsung  karena memang dengan kondisi sekarang Pasar Kuto memang tidak memadai,” katanya.

Pasar Kuto di bangun di masa lalu , waktu itu semuanya masih memadai dengan jalan dan sebagainya  bahkan jalan Veteran belum ada.

“ Jalan ini (Jalan depan Pasar Kuto)  mau diperbesar tidak mungkin lagi, biayanya sama seperti buat jalan tol, karena harus bongkar paling tidak membongkar seperapat toko-toko ini , biayanya sangat besar,” katanya.#osk