Ultimate magazine theme for WordPress.

Pengelola Hotel Ibis Mangkir Dari Panggilan Komisi III DPRD Palembang

Firmansyah Hadi (BP/IST)

Palembang, BP- Komisi III DPRD Kota Palembang rencananya akan melakukan pertemuan dengan pengelola Hotel Ibis terkait perbedaan dokumen izin yang diajukan dengan beberapa bentuk bangunan, Senin  (21/2) diruang rapat Komisi III DPRD Palembang.

Namun sayang,  tidak ada satupun dari pihak hotel Ibis yang hadir dalam rapat tersebut. Hadir dalam rapat tersebut ,dinas terkait seperti PUPR,  DLKH Palembang, Camat, Lurah dan Dishub, Senin (21/2)

Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang Firmansyah Hadi menyayangkan ketidakhadiran dari pihak Hotel Ibis.

“Kita ini ada niat baik,  bukan untuk menyalahkan. Jadi akan kita panggil ulang, “ujarnya.

Baca Juga:  Bantai Anak dan Istri di Kebun Kopi

Firmansyah menambahkan   pemanggilan ke pihak Hotel Ibis,  karena saat sidak beberapa waktu lalu,  kenyataan bangunan dilapangan tidak sesuai izin.

“Hari ini PTSP juga tidak hadir,  Insya  Allah akan kita panggil ulang,  kita lanjut lagi pemanggilannya, ” katanya.

 

Menurutnya pembangunan Hotel Ibis ini sempat dihentikan tahun 2017. Tapi sekarang dilanjutkan lagi.

“Kami dengar mereka menang Peninjauan Kembali (PK). Mereka menang di Pengadilan.  Pemkot sudah mengeluarkan izin,  jadi tidak bisa diganggu gugat. Dan itu sudah inkrah, sehingga mereka melanjutkan pembangunan lagi, ” katanya.

Baca Juga:  Pembuatan KIA di Palembang Dihentikan, Ratusan Ribu Data Belum Tercetak

Namun,  lanjut Firmansyah, saat sidak beberapa hari lalu, ternyata ada beberapa perubahan fisik, seperti IPAL, dan ada perubahan beberapa ruangan.

“Itu yang kita pertanyakan.  Informasi yang kami dapatkan untuk IPAL nya berdasarkan UU tahun 2021 itu untuk hotel diatas 100 kamar itu wewenang provinsi, ” katanya.

Sekretaris PUPR  Palembang Faisal menjelaskan,  pembangunan Hotel Ibis dilanjutkan kembali karena pihak Hotel Ibis menang PK.

Namun saat dilanjutkan pembangunanya ternyata ada perubahan ruang.

“Perubahan itu bukan sesuatu yang dilarang. Namun sudah kita sampaikan perubahan itu dituangkan dalam revisi.Untuk perizinan bangunan gedung (PBG) itu masih di wewenang Kota dalam hal ini PUPR. Sehingga perubahan yang berbeda dengan izin yang diajukan,  itu dilaporkan lagi ke PUPR revisi PBG, ” katanya.

Baca Juga:  Pelaku Curanmor di Palembang Ditangkap, Sembunyi di Lahat

Menurutnya perubahan itu boleh dilakukan ,  tapi harus diajukan kembali revisinya. Karena jika yang dibangun tidak sesuai dengan revisi yang diajukan,  maka sertifikat layak fungsi (SLF)  tidak akan keluar.

“Jika gambar tidak sesuai perencanaan maka SLF tidak keluar. Jadi kami himbau kepada pengelola Hotel Ibis,  untuk melakukan revisi. Karena sanksinya bisa penghentian sementara, ”  katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...