Ultimate magazine theme for WordPress.

Perlunya Prinsip‐Prinsip yang Disepakati  di Penyusunan Norma Pengembangan Kebijakan Digital di Era Metaverse

Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Antoni Yuzar SH saat memukul gong tanda dimulainya seminar hukum “ Hukum Telematika Menyongsong Era Metaverse, Kamis (17/2) di Ballroom Hotel Emilia Palembang.(BP/Dudy Oskandar)

Palembang, BP- Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Palembang menggelar seminar hukum “ Hukum Telematika Menyongsong Era Metaverse, Kamis (17/2) di Ballroom Hotel Emilia Palembang.

Dengan narasumber Direktur Eksekutif Elsam , Wahyudi  Djafar.Sedangkkan hadir Sekda Palembang Drs Ratu Dewa, Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Antoni Yuzar SH dan peserta seminar hukum.

Menurut  Wahyudi Djafar menjelaskan Metaverse adalah tempat di mana individu dapat berinteraksi dengan item virtual secara real‐time dan dengan informasi (data) real‐time.

Metaverse terdiri dari tiga komponen berbeda: konten digital ditempatkan di atas lingkungan dunia nyata, seperti augmented reality (AR), dengan campuran dari hal‐hal digital dan dunia nyata, serta perangkat keras (gadget) untuk membuat lingkungan alam menjadi interaktif.

Dengan menggunakan materi digital, pengguna dapat memanipulasi dan berinteraksi dengan media yang ditampilkan secara online. Poin terakhir mencakup informasi tentang apa saja dan segala sesuatu di dunia nyata, bersama dengan informasi tentang pengguna (data perilaku).

Baca Juga:  Aripin Kalender: Palembang Kembali Zona merah, Stop Perjalanan Dinas DPRD

“Metaverse diatur untuk menjadi dunia digital yang  mengambil potongan‐potongan dari beberapa dunia lain untuk membuat dunia yang mencakup segalanya.  Media sosial, game online, virtual reality, augmented  reality, cryptocurrency, dan bahkan dunia fisik akan bersatu untuk membuat Metaverse,” katanya.

Dalam merespon cepatnya inovasi teknologi, hukum menurutnya perlu bersifat supel, yang berarti mampu mengantisipasi setiap perubahan di masa depan, dengan memberikan standar yang fleksibel dan dapat berlaku bagi semua perkembangan teknologi.

“Dengan aturan yang tidak kaku, hukum akan mampu memberikan ruang untuk setiap invensi dan inovasi teknologi, serta dapat secara baik memfasilitasi pengembangan setiap kreasi dan inovasi berbasis digital,” katanya.

Namun demikian, untuk memastikan perlindungan dari hak asasi, pendekatan yang berbasis pada manusia (human centric) harus ditekankan dalam formulasi ini.

“Pendekatan ini diperlukan karena adanya kebutuhan untuk artikulasi  yang lebih jelas dari kerangka kerja etis, standar normative, dan model tata kelola berbasis nilai, untuk membantu membimbing organisasi dalam pengembangan dan penggunaan alat‐alat yang kuat di masyarakat.  Pendekatan berbasis hak adalah “ujung tombak” nilai‐nilai dan kerangka kerja HAM, yang memberikan dasar substantif untuk mengatasi masalah‐masalah yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,” katanya.

Baca Juga:  Begal Sadis Ditembak Polisi

Menurutnya perlunya perumusan prinsip‐prinsip yang disepakati sebagai acuan dalam penyusunan norma untuk pengembangan kebijakan digital.

Memastikan materi muatan dalam kerangka kebijakan  digital sesuai dengan kompetensinya.

“Perlu ada distingsi jelas, antara materi muatan yang harus diatur di tingkat undang‐undang, dan pada tingkat regulasi.  Perlunya kejelasan jangkauan dari peraturan perundang undangan konvensional, terhadap inovasi baru teknologi, sehingga tidak memunculkan ketegangan dan overlapping dalam regulasi.  Perlunya strategi dan pengembangan hukum dan  regulasi, yang menjadi acuan bagi tiap lapisan digital (infrastruktur, logis, dan konten), dengan penekanan pada human centric approach.  Kebutuhan pengembangan digital authority untuk  memastikan adanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan digital, yang menjamin kepastian hukum,” katanya.

Baca Juga:  Aslam Mahrom Optimis Raih Emas di PON Papua

Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar membuka seminar dengan pemukulan gong.

“Terima  kasih semuanya telah hadir, selamat mengikuti seminar ini , ini judul yang sangat baik bagi kita semua ,” katanya.

Apalagi menurut politisi PKB ini, di era Metaverse ini seolah-olah dunia ini nyata, padahal tidak ada.

“ Untuk mendapatkan ini semua kita memerlukan biaya yang tidak sedikit , kedepan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau kita harus mengikuti perkembang dunia telematika yang tumbuh pesat sesuai dengan kemajuan tehnologi begitu juga di era metaverse kira harus mengikuti ini , dunia ini seolah-olah nyata  dihadapan kita namun kalaupun dunia ini luas tapi seolah-olah sempit,” katanya.

Sedangkan Ketua PBH, Aina Rumiyati Aziz dalam kesempatan tersebut sempat memberikan sejumlah buku dan baju kepada Antoni Yuzar.#osk

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...