Ultimate magazine theme for WordPress.

PB PMII Kecam Keras Tindakan Represif di Wadas

Purworejo, Jawa Tengah, BP – Warga sekitar lokasi tambang di Desa Wadas menolak penambangan batu untuk material urug Bendungan Bener. Bentrokan terjadi di lokasi. Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII Ahmad Latif mengecam tindakan represif terhadap warga Wadas penolak tambang.

Warga Desa Wadas yang sedang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya menghadang rencana sosialisasi pematokan lahan yang diproyeksikan akan dijadikan lokasi pertambangan quary batuan andesit sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener.

Menurut Ahmad Latif, proyek pembangunan bendungan ini kedepan sangat mengebiri dan merampas hak serta ruang hidup warga, mata pencaharian, dan ekosistem. Aktivitas pertambangan akan mengeruk bukit dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serta mendatangkan bencana Alam.

Baca Juga:  Komisi VIII Salurkan Bantuan dan Tanam Pohon di Bencana Longsor Sumedang

“Di sisi lain, proyek tambang yang akan dioperasikan di desa Wadas tidak mempunyai AMDAL,” kata Ahmad Latif di Purworejo, Rabu.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan perampasan ruang hidup dan telah memangkas konstitusi.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam UUD 1945 Pasal 28 a: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

“Kami selaku organisasi dari embrio Nahdlatul Ulama sangat sepakat mengenai tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha’ (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan), maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut. Maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut 1945 pasal 33 ayat 3 secara implisit mengatakan rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola sumber daya alam. Selain itu, penambangan yang terjadi di bumi Wadas adalah jalan untuk melancarkan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener yang termaktub dalam PP 42 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Padahal, dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk menangguhkan segala hal, baik berupa tindakan maupun juga kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Baca Juga:  Kebijakan Pemerintah Hadapi Ancaman Resesi Sudah Tepat

“Sehingga, pembangunan bendungan Bener dan segala perangkat pendukungnya harus dihentikan secara cepat dan tegas. Jangan lagi ada tragedi perampasan hak-hak rakyat dan merugikan rakyat dengan cara apapun”. Ungkap tegas Ahmad Latif.

Latif –sapaan akrabnya– melanjutkan, “Atas nama rakyat, warga NU, dan PB PMII, kami meminta Kapolda Jateng untuk segera membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta kepada Gubernur Jateng untuk menunda pengukuran baik yang sudah disetujui rakyat maupun yang belum setuju atas nama rakyat dan atas nama Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat negara”.

Baca Juga:  Gejolak Wadas Tak Perlu Terjadi, Natalius Pigai: Kepolisian Dipaksa Pemerintah

Latif memberikan saran kepada pihak aparat Negara, “Bebaskan 60 warga yang ditahan, termasuk keluarga/kader PMII. Sebelum lonjakan dan amarah rakyat makin melonjak”. #duk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...