Ultimate magazine theme for WordPress.

Dana Pendampingan APH di BPPD Kota Palembang Telan Biaya Rp1 M

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palembang, Ilyas Hasbullah (BP/IST)

Palembang, BP- Dana pendampingan untuk Aparat Penegak Hukum (APH), di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Tahun 2022, sedot uang negara sebesar Rp 1 Miliar (M).

Alokasi dana pendamping APH itu pertama kali dilakukan di BPPD Kota Palembang, dimana sebelumnya tidak pernah ada. Namun, hal itu dianggap sudah sesuai aturan dan ketentuan berlaku.

Biaya yang cukup fantastis itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang Tahun 2022.

Baca Juga:  APBD Palembang Tahun 2020 Diproyeksikan Turun

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palembang, Ilyas Hasbullah, membenarkan adanya usulan dana pendamping APH dari BPPD Kota Palembang.

“Sudah di setujui di Banggar beberapa waktu lalu. Tinggal rapat teknis bersama Komisi II, untuk mengetahui kemana saja aliran dana pendamping APH tersebut,” kata Ilyas, Senin (15/11).

Menurut politisi senior Partai Demokrat ini, tujuan utama dana pendamping APH itu adalah untuk mengoptimalkan dan memperlancar dalam penagihan pajak yg terhutang.

Baca Juga:  DPRD Kota Palembang Mulai Bahas Raperda Penanggulangan Penyakit

“Diharapkan dengan adanya dana pendampingan ini, bisa mempermudah dan memperlancar BPPD dalam menagih pajak. Serta bertujuan agar wajib pajak taat aturan yang sudah ditentukan, kalau penagihan pajak hanya didampingi Satpol PP, tidak maksimal, karena wajib pajak ini merupakan pengusaha besar, misalnya bos hotel, mall dan lain sebagainya, maka dari itu perlu pendampingan APH yakni pihak kepolisian dan kejaksaan dan lainnya,” ujarnya.

Baca Juga:  Azhari: Ritel Modern Bisa Mematikan Pelaku UKM

Berdasarkan hasil rapat bersama BPPD dan TAPD Kota Palembang, regulasi untuk dana pendampingan ini, pihak BPPD Kota Palembang sudah melakukan studi banding di Kota Bandar Lampung, dimana pendampingan APH berhasil dalam meningkatkan PAD.

“Kebijakan ini sudah dilakukan di Bandar Lampung, berdasarkan keterangan dari BPPD Kota Palembang, di sana (Lampung) berhasil,” katanya. #osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...