Ultimate magazine theme for WordPress.

Penanganan Ilegal Driling di Sumsel Ibarat “Lingkaran Setan“

Sekda Musi Banyuasin (Muba) , Apriyadi saat mengecek lokasi illegal drilling di Dusun V, Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa, Muba, beberapa waktu lalu (BP/Pemkab Muba)

Palembang, BP- Penanganan kasus Pengeboran Ilegal (Illegal Driling)  di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) terutama Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak pernah tuntas dan tidak pernah menyentuh akar permasalahan .Penanganannya selama ini cenderung parsial.

Penanganan yang komprehensif sangat bersama stekholder terkait diperlukan guna memutus mata rantai tambang “Emas Hitam” ilegal di Sumsel ini.

Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi  bersepakat,  selama ini penanganan ilegal driling di Sumsel terutama di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ibarat “Lingkaran Setan: yang tak pernah tuntas penyelesaiannya dari dulu hingga sekarang.

“Pemerintah harus memberikan solusi dalam hal ini Kementrian ESDM,” kata Kartika ketika ditemui diruang kerjanya,  Senin (11/10).

Cici panggilan akrab Kartika Sandra Desi ini melihat terkait illegal driling,  undang undang Minerba saat ini menjadi wewenang pemerintah pusat sehingga tidak banyak yang dapat dilakukan pemerintah provinsi termasuk pemerintah daerah.

“Sementara ketika mereka melakukan di tanah milik mereka sendiri merupakan kegiatan ilegal yang driling merugikan negara, padahal mereka hanya mencari makan untuk kebutuhan sehari hari tidak memiliki kekuasaan seperti perusahaan migas yang ada” katanya.

Untuk itu dia berharap solusi yang dilakukan agar pemerintah memberikan wadah pembelajaran bagi masyarakat yang melakukan ilegal drilling, atau mengakomodir agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan negara namun juga tidak menghambat mereka dalam dalam mencari nafkah.

“Kita ketahui Muba merupakan daerah penghasil migas yang cukup besar, namun hasil bagi dana migas hanya 3 persen, harusnya warga Musi Banyuasin bisa hidup sejahtera, karena itu pemerintah harus wadah pembelajaran bagaimana drilling yan dilakukan masyarakat agar tidak ilegal” kata wanita yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX (Muba) ini.

Apalagi dia menilai penutupan kegiatan illegal drilling   tentunya harus diimbangi dengan solusi dari pemerintah terutama pemerintah daerah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Dia juga melihat perusahaan migas yang ada di Kabupaten Muba belum memanfaatkan sumber daya masyarakat secara maksimal apalagi sektor perkebunan selama ini kita ketahui sangat minim.

“Ini juga karena harga sektor perkebunan masyarakat seperti Karet dan Kelapa Sawit selama ini sangat terpuruk, di tambah dampak Pandemi, yang imbasnya pada kesejahteraan masyarakat” katanya.

Baca Juga:  SKK Migas, Medco E&P Santuni Panti-panti Asuhan di Sumsel

Hal senada dikemukakan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, dia  menilai  perlu dicarikan solusi ataupun regulasi yang jelas terkait pengelolaan sumur- sumur tua minyak yang selama ini tidak dimanfaatkan pemerintah.

Apalagi pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam perizinan pengelolaan tersebut.

“Mereka (masyarakat) memang sangat sulit ditertibkan, dan kalau tidak salah peraturan perundang- undangan semua perizinan harus dari pusat, dan kedepan bagaimana penertiban ini bisa dikelolah oleh yang berhak, mengingat masyarakat berpikiran lahan mereka selama ini posisi sumur tua- tua itu,” kata politisi Partai Golkar ini ketika ditemui di DPRD Sumsel, Kamis (14/10).

Menurutnya dengan adanya regulasi baru, tentang pengelolahan sumur- sumur tua yang ada dilahan warga itu, jika diambil pemerintah harus ada kompensasi kepada masyarakat.

“Nah, ini artinya harus dicari solusi dan regulasi apakah masyarakat yang mempunya sumur tua itu perlu diberikan kompensasi atau sebagainya, yang masuk regulasi agar semua terkendali oleh pemerintah,” katanya.

Mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini, jika pemerintahan daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten yang wilayahnya mengandung minyak jelas telah melakukan sosialisasi akan bahayanya pengelolaan sumur itu secara tradisional.

“Pastinya, kalau pembinaan sosialisasi peraturan dan dampak sudah dilakukan pemerintah daerag, tapi kita tahu masih banyak pengelolaan minyak bukan oleh izin pemda, dan inilah tugas dari kepala daerah yang mempunyai sumur- sumur minyak tua diwilayahnya yang dikelolah bukan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi,” katanya.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto mengakui penanganan ilegal drilling  tidak hanya dilakukan Polri namun semua steckholder.

Ia mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut yakni salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat, dengan harapan, ilegal drilling tidak lagi terjadi.

“Kita ketahui bahwa daerah itu merupakan daerah eukaliptus yang bagus untuk menghasilkan kayu putih. Mungkin ke depannya ada solusi bagi mereka, misalnya ada pemanfaatan CSR dari perusahaan-perusahaan setempat, ada pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat lokal. Yang terpenting ada rekonstruksi lagi di area-area yang sudah rusak sehingga kembali hijau. Ini yang kita rekomendasikan,” katanya pekan lalu.

Baca Juga:  Butuh Investasi Minyak dan Gas

Menurutnya ada komitmen pemerintah untuk memberantas illegal drilling. 

“Komitmen kita yakni tentunya untuk menghentikan ini. Kita akan bersama-sama dengan pemerintah Sumsel dalam hal ini Forkopimda untuk menghadapinya. Kami telah melakukan penutupan sebanyak 998 Sumur minyak ilegal di Sumsel dan mengamankan enam orang tersangka beserta alat bukti,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda ) Muba, Apriyadi mengakui dalam menindak ilegal driling, Pemda tidak bisa bergerak sendiri, karena banyak batasan yang dimiliki.

“Kita perlu sinergi dengan stakeholder lain karena dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat kita dipertaruhkan dengan adanya kejadian ini,”kata  Apriyadi, Selasa (9/11).

Diakui Apriyadi, pihaknya sudah seringkali mendesak agar pemerintah pusat melakukan revisi atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2008.

Sebab, kewenangan dalam pengawasan SDA akan memberikan dampak besar dalam pengawasan dan penindakan jika terjadi illegal drilling seperti ini.

“Perlu adanya upaya konkret untuk meminimalisir dan atasi masalah ini, karena masalah seperti ini tidak hanya sekali namun sudah berulang kali dan bisa saja ini terjadi lagi. Kami harapkan pusat memberikan delegasi ke kabupaten untuk beri solusi masalah illegal drilling ini,” harapnya.

Apriyadi berharap dengan sinergitas stakeholder terkait dapat menemukan jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan illegal drilling ini, sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat sekitar wilayah.

Ia menjelaskan, Pemkab Muba telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan terhadap illegal drilling, seperti Pembentukan Satgas, Maklumat bersama TNI-POLRI, membangun storage minyak bekerjasama dengan BUMD, Pengalihan pekerjaan (CSR Program) dengan alih kerja para pekerja sumur menjadi peternak/petani.

Upaya juga berupa mengelola sumur tua dan melakukan sosialisasi bahaya dan pelanggaran hukum illegal drilling.

“Bulan Juni kemarin kami sudah melakukan rakor langsung bersama Dirjen  Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM di Sekayu. Kami mengusulkan agar dilakukan revisi Permen ESDM No 01 tahun 2008 mengenai pedoman pengusahaan Pertambangan minyak bumi pada sumur tua,” katanya.

Baca Juga:  SKK Migas Eksplorasi dan Discovery Cadangan Baru

Apriyadi menyebutkan, dalam penegakan hukum illegal drilling hendaknya dibarengi dengan solusi. Yakni bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar sumur minyak bumi, dengan terkoordinir oleh pemerintah daerah melalui BUMD dalam mengelola sumur-sumur tua tersebut.

Sementara itu,  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas sebelumnya telah melayangkan usulan pembentukan peraturan presiden (Perpres) yang diikuti dengan beleid teknis berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM).

Menurut Tenaga Ahli SKK Migas Ngatijan, berdasarkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, per Oktober 2020 ada 4.500 sumur minyak ilegal yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia, dengan produksi minyak mencapai sekitar 2.500 barel per hari. Ngatijan bahkan mengatakan ada potensi produksi minyak sebesar 10.000 BOPD dari sumur ilegal tersebut yang bisa dimanfaatkan asalkan ada payung hukum yang jelas.

“Rekomendasi kami soft approach, diatur, dibuatkan payung hukumnya. Kalau ditata menjadi lebih rapi, tetap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Ngatijan dalam acara media briefing di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (5/11).

Meski demikian, Ngatijan mengaku belum bisa memastikan betul berapa jumlah sumur ilegal beserta lokasinya. Hal itu lantaran berbenturan dengan tugas dan fungsi badan tersebut, yakni pengawasan terhadap sumur minyak legal.

Sejauh ini, katanya, rencana tindak lanjut dari Ditjen Migas, yakni revisi Permen ESDM Nomor 1/2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Namun menurut Ngatijan, langkah tersebut kurang kuat untuk mengatasi persoalan sumur minyak ilegal. Pasalnya, baik aparat keamanan maupun pemerintah daerah, dengan perangkat yang ada selama ini belum cukup kuat untuk membendung persoalan ini.

“Itu faktanya tidak bisa mengatasi. Oleh karena itu, harus diangkat sampai ke level Presiden, apakah bentuknya Inpres atau Perpres, kami kesimpulannya ke Perpres,” katanya.#osk

 

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...