Ultimate magazine theme for WordPress.

Harga PCR, Negara Untungkan Siapa?

Oleh: Taufik Elzar, S.H.
(Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Staff Pengkajian Hukum dan Politik CPI)

 

Dewasa ini sering terjadi perdebatan mengenai perbedaan harga pada Tes Polymerase Chain Reaction (PCR), perbedaan tersebut terdampak juga pada wilayah di luar Wilayah Jawa-Bali. Berapa harga sebenarnya Tes PCR itu?. Pada awal Pandemi harga Tes PCR terpatok di
kisaran harga Rp. 1-2 namun baru-baru ini Presiden Joko Widodo meminta bahwa harga Tes Polymerase Chain Reaction (PCR) harus diturunkan kisaran harga Rp. 450.000 sampai Rp.550.000 sedangkan di luar jawa masih terdapat perbedaan harga sedikit yaitu kisaran Rp.525.000. Mengapa masih terdapat perbedaan harga tersebut?, “Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan perbedaan tersebut terjadi karena biaya tambahan untuk transportasi”.

Namun kini jika dibandikngan dengan Negara lain di kawasan yang sama, harga tes PCR Indonesia masih tergolong sangat tinggi, di negara India lebih tepatnya di kawasan kota Delhi pemerintah kota tersebut telah menetapkan harga Tes PCR sebesar 500 rupee atau setara dengan Rp. 95.000. perbedaan harga inilah yang menyebabkan harga Tes PCR di Indonesia.

Pada amanat Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 menjelaskan negara adalah milik rakyat yang pada diksi ini bisa disimpulkan bahwasanya negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat, lalu mengapa pemerintah masih tetap menerapkan lebel harga pada Tes PCR, yang seharusnya Tes tersebut bisa digratiskan, sebab pemerikasaan PCR ini masih merupakan upaya pemerintah untuk menangani Pandemi Covid -19.

Kalaupun tidak bisa digratiskan karena beberapa alasan, seharusnya negara masih bisa memotong harga tersebut seampai bisa
terjangkau oleh semua golongan di masyarakat Indonesia.

Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan sejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Indonesia adalah salah satu peganut sistem ini dengan mengadopsi welfare state model minimal, yaitu dengan memberikan anggaran begitu kecil dalam pembelanjaan sosial.

Baca Juga:  Makna Jihad Dalam Perspektif Politik Islam

Model-model Negara welfare State. Di dunia ini, ada beberapa model welfare state sesuai dengan idiologi disetiap negara itu, yaitu:

1. Model Institusional (Universal)
Model istitusional ini juga disebut dengan model Universal maupun The Scandinavia Welfare State (dipengaruhi oleh faham liberal). Model ini memandang bahwa kesejahteraan adalah merupakan hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak lagi memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. Model ini kemudian diterapkan di negara-negara seperti Swedia, Finlandia, Norwegia dan Denmark.

2. Model Koorporasi (Bismarck)
Model ini seperti model Institution/universal, dan sistem jaminan sosialnya juga dilakukan secara melembaga dan luas, tetapi yang cukup memberi perbedaan adalah kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan buruh (pekerja). Dimana pelayanan jaminan sosial diselenggarakan oleh negara dan diberikan kepada mereka yang bekerja atau yang mampu memberikan konstribusi melalui skema asuransi. Konsep ini dianut oleh negara-negara Jerman dan Austria.

3. Model Residual
Model seperti ini, menerapkan pelayanan yang selektif dan dipengaruhi paham konservatif dan didorong oleh idielogi Neo-liberal dan pasar bebas. Negara memberi pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, dan ini diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups), yaitu kelompok orang miskin, penganggur, penyandang cacat, dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Model ini model institusional/universal yang memberikan pelayanan sosial berdasar hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Tetapi seperti di jalankan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif kecil dan berjangka pendek dari pada model institusion/universal.
Perlindungan sosial dan pelayanan secara temporer dan diberikan secara ketat dan efisien, serta dalam waktu singkat. Jika sudah dirasa cukup akan segera diberhentikan. Model ini dianut oleh negara-negara Aglo-Saxson meliputi Inggris, Amerika Serikat, Australia dan New Zeland.

Baca Juga:  Pasca Keputusan MK : Apa Tugas Pertama Presiden Terpilih ?

4. Model Minimal
Model minimal ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Progam jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi.

Model ini pada umumnya memberikan anggaran sangat kecil dalam belanja sosial, karena negara tersebut masih tergolong negara miskin atau bahkan tidak memiliki political wiil terhadap pembangunan dibidang sosial, sehingga pelayanan sosial diberikan secara sporadis, temporal dan minimal.

Model ini dianut oleh negara-negara latin seperti; Brazil, Italia, Spanyol, Chilie, sedangkan di kawasan Asia seperti negara Srilanka, Filipina, Korea Selatan dan Indonesia.

Melalui penjelasan yang disampaikan Kementrian Kesehatan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 2 (dua) permasalahan. Pertama, tidak ada biaya impor yang dibebankan kepada Pelaku Usaha untuk produk test kit dan reagent laboratorium. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepaeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dijelaskan bahwa atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan berupa pembebasan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 salah satunya tes PCR.

Tidak adanya biaya impor barang tentu akan mempengaruhi komponen dalam menyusun tarif PCR. Yang menjadi masalah adalah publik tidak pernah diberikan informasi mengenai apa saja komponen pembentuk harga dalam kegiatan tarif pemeriksaan PCR.

Kedua, hasil penelusuran ICW menemukan bahwa rentang harga reagen PCR yang selama ini dibeli oleh Pelaku Usaha senilai Rp180.000 hingga Rp375.000. Setidaknya ada 6 (enam) merek reagen PCR yang beredar di Indonesia sejak tahun 2020, seperti: Intron, SD Biosensor, Toyobo, Kogene, Sansure, dan Liverifer.

Baca Juga:  Penggiringan Opini Jelang Pilkada Sumsel Makin Marak

Melihat dari perbandingan antara penetapan harga dalam Surat Edaran milik Kementerian Kesehatan dengan harga pembelian oleh Pelaku Usaha, gap harga reagen PCR mencapai 5 kali lipat. Kementerian Kesehatan pun tidak pernah menyampaikan mengenai besaran komponen persentase keuntungan yang didapatkan oleh Pelaku Usaha yang bergerak pada industri pemeriksaan PCR. Kebijakan yang dibuat tanpa adanya keterbukaan berakibat pada kemahalan harga penetapan pemeriksaan PCR dan pada akhirnya hanya akan menguntungkan sejumlah pihak saja.

Pada akhirnya ada beberapa indikasi bahwa mungkin masih ada beberapa oknum nakal yang ingin memperkaya dirinya dengan mengorbankan sebuah kondisi pandemi yang tengah dirasakan oleh segenap warga negara Indonesia ini, saya berharap untuk kedepan nya oknum–oknum yang terindikasi berbuat curang dengan dalih ingin mensejahterakan rakyat malah berlaku sebaliknya tersebut, agar dapat diusut dengan tuntas dan semua yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam bidang kesehatan ditengah pandemi ini dapat berjalan dengan lebih maksimal agar pandemi Covid-19 yang dirasakan masyarakat Indonesia dapat selesai dengan cepat.

Dari tulisan di atas saya berharap, pertama pemerintah harus dapat mengakomodir kepentingan bisnis tertentu melalui kebijakan, kedua, untuk upaya penting selanjutnya adalah melakukan audit menyeluruh terhadap berjalannya anggaran Reagen PCR tersebut, dan terakhir apabila bisa dilakukan dengan cepat, Pemerintah juga harus menggeratiskan Tes PCR bagi pemilik Kartu Indonesia Sehat dan Peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karena hal ini merupakan tanggungjawab negara dalam melayani
rakyatnya untuk mengetahui kondisi kesehatan.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...