Ultimate magazine theme for WordPress.

Ada Sanksi Pidana, BBPOM Palembang Himbau Pelaku Usaha Tidak Racuni Masyarakat dengan Bahan Formalin

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palembang Drs. Martin Suhendri, Apt., M.Farm saat diwawancarai sesuai menerima penghargaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (26/10). (BP/Ric)

Palembang, BP – Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palembang Drs. Martin Suhendri, Apt., M.Farm menghimbau pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Palembang untuk tidak meracuni masyarakat dengan bahan-bahan berbahaya seperti formalin dan boraks.

Hal itu disampaikan Martin Suhendri seusai menerima penghargaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang atas atas keberhasilan BPPOM melakukan penurunan bahan berbahaya di pasar-pasar tradisional dan modern serta meningkatkannya jumlah izin edar pangan olahan yang ada di Sumatera Selatan. Penghargaan tersebut diberikan langsung Harnojoyo di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Selasa (26/10).

“Kami menghimbau terutama kepada pelaku usaha mohon jangan racuni masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan (Sumsel), karena apa dengan bapak/ibu pelaku usaha masih menggunakan bahan berbahaya seperti formalin, Rodamin, dan boraks. Itu akan sangat-sangat merugikan kesehatan masyarakat Kota Palembang khususnya dan Sumsel pada umumnya,” ujarnya kepada Berita Pagi, Selasa (26/10).

Martin mengungkapkan Untuk pengelolaan bahan-bahan berbahaya pihaknya akan bersinergi dengan Dinas Perdagangan karena tupoksinya disana karena memang kalo dulu hampir semua yang ditemukan itu bahan berbahaya juga Rodamin dan juga boraks tapi Alhamdulillah untuk tahun ini ada di daerah Belitang itu dua desa menggunakan Rodamin semua.

“Kita langsung turun kesana, Alhamdulillah kami dapat support dari Bupati di OKU Timur dan kita langsung mendatangi TKP ternyata bukan kesengajaan dari masyarakat tapi karena ketidaktahuan. Nah itu sampai ke pelosok manapun BPOM di Palembang ini ada untuk masyarakat,” sambungnya.

Ia mengatakan jika pihaknya akan terus berupaya untuk menekan peredaran barang-barang berbahaya ini dengan dia sistem yang pertama di Pre-market dengan mengontrol sebelum produk itu beredar seperti tempat produksinya kita layout dulu sampai ke bahan bakunya dilakukan pengecekan.

” Kedua, di Post-market setelah izin edarnya keluar pertama kami melakukan sampling kemudian kami periksa. Apabila ditemukan barang-barang berbahayanya kita akan mendatangi produsennya dan kita lakukan pembinaan. Di samping itu di preventif action di a law and demand suply. Permintaan masyarakatnya kami berupaya menekan, kami mengedukasi masyarakat dan kerjasama dengan tokoh masyarakat, komisi IX DPR RI. Kemudian teman-teman kami di lapangan juga melakukan gerakan pasar aman serta mengawali sampai ke sekolah-sekolah, jajanan anak sekolah juga kita kawal dengan mobil keliling kami secara alami periodik mendatangi sekolah-sekolah,” ungkap Martin.

Kemudian untuk sanksi bagi pelaku usaha yang nakal, Martin menuturkan sanksinya sebagaimana yang tertera di UU Pangan tergantung dari pasal apa yang dilanggar mulai dari sanksi pembinaan hingga pidana.

“Di Pasal 122 itu apabila bahannya tidak terdaftar maka itu ada sanksi pidananya melalui pihak kepolisian. Namun untuk sanksi itu kita bina dulu karena ini UMKM terus kalo memang tidak bisa kita bina, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Sehingga kita akan melaksanakan program Pro Justitia,” tandasnya. #ric

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...