Ultimate magazine theme for WordPress.

Seluruh Pegawai Non ASN dan PHL Pemkot Palembang akan Diikutsertakan BPJamsostek

Kepala Bidang Syaker, Pengupahan dan Jamsos, serta Penyelesaian Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Palembang, Drs. Fahmi Fadhillah, ST., MTP saat diwawancarai, Senin (25/10). (BP/Ric)

Palembang, BP – Kepala Bidang Syaker, Pengupahan dan Jamsos, serta Penyelesaian Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Palembang, Drs. Fahmi Fadhillah, ST., MTP menjelaskan terkait masalah kepesertaan BPJamsostek pegawai non ASN dan PHL di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Fahmi mengatakan bahwa pelaksanaan himbauan dari hasil Audiensi Wali Kota Palembang dan Ketua Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang pada, Selasa (19/10) mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ Tentang Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah.

Adapun salah satu poin tersebut menindaklanjutinya Inpres RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) dengan status non ASN untuk menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya.

“Dari Inpres tadi terkait dengan itu sebetulnya pegawai non ASN di Kota Palembang ini sudah sebagai yang sudah diikutsertakan kepesertaan BPJamsostek namun belum keseluruhan. Makanya kemarin pada saat melakukan Audiensi antara Wali Kota Palembang dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang terkait Inpres tadi. Prinsipnya Wali Kota merespon agar seluruh non PNS diikutsertakan dalam program Jamsostek,” ujarnya kepada Berita Pagi, Senin (25/10).

Baca Juga:  Belum Bayar Hutang Ke Pihak Ketiga, JAMP Tuding TAPD Kota Palembang Tidak Becus Kelola Keuangan

Selain itu, ia mengatakan bagi OPD-OPD non PNS yang diikutsertakan itu sudah tidak jadi masalah tinggal melanjutkan pelaksanaannya. Tapi bagi yang non PNS untuk dihimbau agar segera diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

“Terkait non PNS dan PHL yang dihimbau Wali Kota untuk segera diikutsertakan program BPJamsostek. Pak Wali Kota menegaskan dulu ingin dari OPD BKPSDM meninventerisasikan dulu jumlah non PNS dan PHL terus yang belum berapa dan yang sudah masuk berapa karena sebagian OPD itu ada yang sudah ikut misalnya seperti Satpol PP kemudian lingkungan hidup dan kebersihan, kemudian PUPR terus Disnaker. Ada beberapa OPDlah sekitar 4000an, nah sisanya ini yang dihimbau agar agar segera ikut dalam program BPJamsostek,” ungkap Fahmi.

Ia menyebut pegawai non PNS dan PHL itu dihimbau untuk ikut dalam dua program yakni program jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, dimana premi per bulannya itu kurang lebih 17 ribu/orang dengan harapan mereka dapat terlindungi pada saat bekerja, ketika mereka terjadi musibah atau kematian itu dari pihak BPJamsostek dapat memberi perlindungan Jaminan kecelakaan kerja ataupun kematian.

Baca Juga:  Pemkot Palembang Kampanye Peduli Lingkungan

“Ini sangat bermanfaat sebab apabila pegawai non PNS dan PHL itu mendapat musibah, kalo mereka tidak dicover akan cukup berat bagi keluarga yang ditinggalkan, tapi kalo mereka dicover kecelakaan kerja itu ditanggung sampai sembuh, kalo dia meninggal ada jaminan uang pertanggungan, kemudian kedua anak mereka disekolahkan sampai selesai kuliah, nah itu manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari keikutsertaan itu,” jelas dia.

Fahmi menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil yakni, BKPSDM Inventarisasi dulu sesuai permintaan Wali Kota jumlah non PNS dan PHL yang ada di Kota Palembang baik yang ikut maupun yang belum. Kemudian nanti penganggarannya dilaksanakan atau dihandle oleh BKAD, mungkin nanti ada rapat atau pertemuan lanjutan dari pihak Kota terkat keikutsertaan BPJamsostek itu.

Baca Juga:  Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Untuk Pelajar di Palembang Sudah 86 Persen

“Kalo kami dari Disnaker mendukung apa yang dilakukan Wali Kota tentang program BPJamsostek agar seluruh non PNS dan PHL diikutsertakan, karena ini menyangkut masalah perlindungan terhadap pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Jadi, non PNS dan PHL itu juga termasuk pekerja kan, sehingga menjadi tanggung jawab kita juga, walaupun kita fokus di tenaga kerja di Perusahaan-Perusahaan,” kata Fahmi.

Adapun penyebab dari masih adanya pegawai non PNS dan PHL di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Ia menuturkan sebetulnya sudah ada SK dari Wali Kota pada tahun 2017 agar seluruh pegawai non PNS di lingkungan Pemkot Palembang agar diikutsertakan dalam program Jamsostek.

“Tapi mungkin himbauan dari atasan ini belum sampai keseluruhan, kemudian juga mungkin pelanggarannya masih terbatas. Jadi itu tadi secara bertahap kita terus melakukan koordinasi dan memberikan informasi ke seluruh OPD agar informasi yang ada selama ini bisa tersampaikan. Sehingga mereka lambat laun seluruh OPD non PNS dan PHL itu semua bisa diikutsertakan,” tandasnya. #ric

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...