Ultimate magazine theme for WordPress.

Ombudsman Sumsel Minta Pelayanan Publik Belum Wajibkan Sertifikat Vaksin

Kepala Bidang Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman Sumsel, Agung Pratama saat diwawancarai, Senin (25/10). (BP/Ric)

Palembang, BP – Adanya persyaratan wajib vaksin bagi masyarakat di pelayanan publik masih menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, syarat ini dinilai menghambat masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk dilayani, seperti baru-baru di Aceh seorang perempuan korban pemerkosaan ditolak laporannya oleh polisi akibat belum adanya sertifikat vaksin.

Selain itu, persyaratan ini juga tidak diimbangi dengan pencapaian target vaksinasi Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia akibat masih minimnya stok vaksin Covid-19 salah satunya di Sumatera Selatan (Sumsel).

Kepala Bidang Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman Sumsel, Agung Pratama mengatakan bahwa isu wajib vaksin di pelayanan publik memang sudah menjadi sorotan secara nasional karena memang capaian vaksinasi itu di beberapa daerah sudah mencapai target.

Baca Juga:  Ombudsman Sebut Banyak Pengusaha ‘Malas’ Lapor

Namun, ia mengatakan masih banyak daerah yang belum mencapai target tersebut termasuk di Sumsel sendiri itu relatif capaiannya vaksinasi Covid-19 itu rendah di tingkat nasional.

“Mungkin dibeberapa daerah di Indonesia tingkat vaksinasinya secara nasional tinggi itu mulai bisa diterapkan. Tetapi kalo capaiannya masih rendah termasuk di Sumsel, harusnya itu belum dilakukan, seharusnya optimalkan dulu target vaksinasinya sehingga itu bisa dijadikan persyaratan secara bertahap kan lucu kalo seandainya ketika mau buat KTP atau administrasi kependudukan seseorang harus tunjukkan sertifikat vaksin. Tapi untuk vaksinasi sendiri harus punya KTP, seperti buah simalakama keduanya tidak bisa diakses karena salah satu data persyaratannya tidak terpenuhi,” ujarnya kepada Berita Pagi, Senin (25/10).

Baca Juga:  SMAN 10 Terapkan Transparansi Anggaran Bersama Komite Sekolah

Agung mengatakan seharusnya pelayanan publik di Sumsel menggunakan evaluasi capaian tadi yakni target vaksinasi sudah mencapai 70%. Kalo di Sumsel sendiri belum mencapai target tersebut. Boleh saja diterapkan tetapi secara bertahap dan tidak boleh diwajibkan.

Agung juga mengungkapkan ntuk pelayanan-pelayanan mendasar dan butuh penanganan cepat dari instansi penyelenggara pelayanan publik harusnya itu dikecualikan misalnya orang korban kekerasan melapor secara pidana harusnya tidak boleh ditolak atau misalnya layanan kesehatan baik ditingkat Faskes pertama sampai rumah sakit rujukan juga tidak boleh.

Baca Juga:  Dipertanyakan Kontribusi Ombudsman Menjamin Iklim Berusaha

“Apalagi banyak juga orang-orang itu tidak bisa divaksin karena adanya kormobid atau lansia dan lain sebagainya. Tidak mungkinkan karena memang yang bersangkutan berbahaya ketika dilakukan vaksinasi berdasarkan penerima vaksin dia kehilangan hak mendapatkan pelayanan publik mendasar,” kata dia.

Agung menekankan apabila wajib vaksin di pelayanan publik ingin dilakukan maka minimal target capaian vaksinasi sudah mencapai 70%, itupun harus dilakukan secara bertahap.

“Kita pro terhadap vaksinasi ini tapi juga jangan melihat dari kacamata hitam putih, harusnya banyak pengecualian melihat realitas yang ada di masyarakat,” tandasnya. #ric

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...